RADARBEKASI.ID, BEKASI – 2024 belum menjadi tahun yang tidak bersahabat bagi para pelaku usaha. Baik itu dibidang ritel hingga pengelola pusat perbelanjaan.
Sepanjang tahun ini banyak mereka lalui dalam kondisi ekonomi deflasi yang disertai penurunan daya beli.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bekasi, Djaelani, mengatakan sinyal akan terjadinya penurunan daya beli sudah ia rasakan sebelum Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan lalu.
“Jadi sebelum Idul Fitri pun sudah ada tanda-tanda penurunan,” katanya.
BACA JUGA: Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi Akhirnya Punya Gedung Sendiri
Meski kondisinya cenderung lebih baik dibandingkan pada masa pandemi Covid-19, traffic pengunjung berikut perputaran ekonomi di mal saat ini belum sepenuhnya dalam kondisi baik.
Keramaian aktivitas mal yang terakhir kali Djaelani pernah rasakan, terjadi pada momen Hari Raya Idul Fitri 2019.
Pantauan Radar Bekasi, lesunya traffic pengunjung mal di Kota Bekasi secara kasat mata memang dapat dilihat dari jumlah kendaraan di area parkir. Meskipun terdapat pengunjung yang datang dengan transportasi umum, jumlahnya disebut tidak sebanding dengan turunnya jumlah pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi.
“Sekarang turun sekitar 20 persen traffic kendaraannya,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini cenderung menahan diri untuk berbelanja, hamah sebagian kecil saja pengunjung yang masih berbelanja barang-barang mahal.
Ada berbagai faktor yang menambah buruk aktivitas perekonomian di mal. Mulai dari Pendapatan masyarakat hingga imbas konflik antar negara di dunia, utamanya sangat dirasakan oleh industri makanan dan minuman saat muncul gerakan boikot produk yang diduga terafiliasi dengan Israel.
“Saya beli turun, pengunjung turun, apalagi imbas boikot juga. Kita bahaya sebenarnya, khawatir ini kan kalau pemerintah nggak ambil tindakan tegas,” tambahnya.
Pengelola pusat perbelanjaan berharap tidak ada huru-hara dan konflik pada masa pemerintahan baru nanti. Selain itu, para pengelola pusat perbelanjaan juga berharap pemerintah bisa menggandeng investor, mempermudah perizinan, serta menyesuaikan pendapatan per kapita warganya untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. (sur)
