RADARBEKASI.ID, BEKASI –Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menagih janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp 2 juta per bulan kepada seluruh guru, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Kami mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan bagi seluruh guru, baik negeri atau swasta, honorer atau ASN mulai Oktober 2024 ini. P2G mengapresiasi janji tersebut, termasuk janji akan menetapkan upah minimum guru swasta dan honorer,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (20/10/2024) dilansir dari JPNN.
P2G tidak lupa untuk menekankan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru harus serius memperhatikan peningkatan skor PISA (Program Penilaian Siswa Internasional), yang mencakup skor dalam literasi, matematika, dan sains.
BACA JUGA: Sedih, Ribuan Guru Honorer Belum Terima Gaji
Skor tersebut dianggap masih rendah, sehingga diperlukan upaya besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di seluruh dunia.
“Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim.
Menurutnya, siswa Indonesia memiliki kemampuan matematika sebesar 379 pada tahun 2018, tetapi menurun drastis menjadi 366 pada tahun 2022. Tren penurunan ini juga terlihat dalam kemampuan sains, dengan siswa pada tahun 2018 memiliki skor 379, tetapi menurun menjadi 366 pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan ada masalah besar yang perlu ditangani segera untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika dan sains di Indonesia.
BACA JUGA: Gaji Tak Dibayar, Guru Honorer Mengadu ke Istana
“Skor PISA yang menurun makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang tidak baik,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus memperhatikan poin penting kedua, yaitu menyelesaikan proses pengangkatan satu juta guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini dinilai sangat penting untuk mengatasi kekurangan guru di beberapa wilayah di Indonesia dan memastikan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan secara merata.
“Prabowo-Gibran perlu memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah lima tahun diberhentikan Jokowi. Untuk PPPK, hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun,” katanya. (cr1)
