RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejak terjadinya longsor yang merusak sejumlah rumah di Kampung Cicadas Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan pada 2021, hingga kini belum ada kepastian terkait penanganannya. Sejumlah rapat telah digelar, namun solusi yang diharapkan warga masih belum jelas.
Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga saat ini belum memberikan keputusan pasti mengenai langkah konkret untuk menangani kerusakan yang menimpa puluhan kepala keluarga di kawasan tersebut. Kerusakan rumah akibat longsor semakin parah sejak kejadian hampir empat tahun lalu.
Seorang warga Mista (45), mengungkapkan bahwa saat ini ada tujuh rumah yang rusak. Awalnya, kerusakan hanya sedikit, namun karena tidak ada penanganan, kerusakan semakin meluas.
BACA JUGA: Kasus TBC di Kabupaten Bekasi Capai 10 Ribu
“Awalnya rumah saya dan ibu hanya retak, sekarang dapur kami sudah habis. Longsor terus maju karena tanahnya memang bergerak. Kami mendesak agar ada kepastian soal penanganan,” ujarnya, saat ditemui setelah rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Cikarang Selatan, Rabu (13/11).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan warga, organisasi perangkat daerah terkait, pemerintah desa dan kecamatan, serta perwakilan dari kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP). Mereka membahas langkah-langkah penanganan untuk menyelesaikan masalah ini.
Longsor yang terjadi pada 17 April 2021 disebabkan oleh kondisi tanah yang labil dan hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Permukiman warga terletak di dataran tinggi, sedangkan kawasan EJIP berada di bawahnya. Kejadian longsor tersebut merusak puluhan rumah dan kontrakan, dengan sejumlah warga terpaksa mengungsi.
“Saya enggak bisa ngungsi, soalnya mau ngungsi ke mana. Jadi walaupun itu rusak, bahkan separuhnya. Ya udah terpaksa masih ditinggalin,” ucap Mista.
BACA JUGA: 14 Orang Terjaring Razia Penyakit Masyarakat di Cikarang Selatan
Setelah kejadian saat itu, beberapa pimpinan daerah, termasuk Bupati Eka Supri Atmaja (almarhum) dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratulloh, sempat meninjau lokasi. Namun, hingga kini, belum ada tindakan perbaikan yang jelas.
“Jangan hanya ditinjau, tapi tidak ada tindak lanjut. Kami butuh kejelasan siapa yang akan memperbaiki,” tegas Mista.
Dalam rapat tersebut, warga meminta agar pemerintah segera membangun turap untuk menahan pergerakan tanah. Turap ini diperlukan di antara pemukiman warga dan kawasan EJIP.
Namun, ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk membangun turap tersebut menjadi masalah utama. Pemkab Bekasi tidak menganggarkan pembangunan turap, sementara pihak EJIP juga belum mengambil tindakan.
Karya, warga lainnya, menyampaikan kekhawatirannya. “Awalnya rumah saya tidak terkena, tapi sekarang sudah mulai retak-retak. Kami berharap setelah rapat ini ada kejelasan siapa yang akan membangun turap. Kami terus khawatir, apalagi hujan terus turun,” ujar Karya.
Pemerintah desa dan kecamatan berharap agar pembangunan turap dapat dilakukan oleh pihak EJIP. Pasalnya, jika dilakukan oleh Pemkab Bekasi, pembangunan baru bisa terealisasi pada akhir 2025 atau bahkan 2026.
“Kami sebenarnya dalam posisi menunggu tentang siapa yang akan membangun. Namun untuk ke depan, kami akan melaporkan hasil rapat ke pimpinan untuk selanjutnya seperti apa,” kata perwakilan EJIP, Saeful.
Sementara itu, Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said, menuturkan bahwa keterlambatan penanganan disebabkan oleh koordinasi yang belum maksimal antar-instansi.
“Saya pastikan akan terus mengawal penanganan longsor ini. Masyarakat yang menjadi korban dan kami akan memastikan ada progres hingga pembangunan turap oleh EJIP ini dapat terealisasi demi keselamatan warga,” tegasnya. (and)
