RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk mengubah pola belanja daerah.
“Saya yakin belanja barang dan jasa dengan belanja modal masih jauh. Itu nanti nanti kita rubah aja,” ungkap Dedi, dikutip Radar Bekasi dari channel Youtube KDM, Selasa (23/12).
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Subang pada Minggu (20/12). Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Bupati Bekasi yang kini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Kepala Bappeda Dwy Sigit Adrian, Kepala Bapenda Iwan Ridwan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Setda Kabupaten Bekasi Ani Gustini; serta Kepala Satpol PP, Surya Wijaya.
Lebih lanjut, Dedi menilai persoalan utama di Kabupaten Bekasi terletak pada perencanaan pembangunan yang belum tepat sasaran.
“Karena dari dulu problem dari Bekasi itu adalah perencanaan pembangunan yang tidak tepat. Jadi begitu besarnya anggaran, itu tidak tepat belanjanya,” ujarnya.
Sebagai informasi, APBD Kabupaten Bekasi 2025 awalnya ditetapkan sebesar Rp8,3 triliun, dengan pendapatan sekitar Rp7,6 triliun dan belanja Rp8,3 triliun. Dalam Perubahan APBD 2025, pendapatan daerah meningkat menjadi sekitar Rp7,9 triliun.
KDM menegaskan keinginannya agar tidak terjadi ketimpangan antara fasilitas yang dibangun pemerintah dengan fasilitas milik pihak swasta di Kabupaten Bekasi.
“Keinginan saya terhadap Bekasi itu adalah tidak terjadi disparitas antara fasilitas yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini fasilitas yang dibangun pihak swasta terlihat lebih baik dibandingkan fasilitas milik pemerintah. Kondisi tersebut, kata Dedi, perlu mulai dibenahi.
“Kan gini pak. Swasta, Jababeka, bagus. Turun aja ke fasilitas pemerintah. Jalan kumuh, ancur. Kan kita malu. Ini harus mulai kita tata,” katanya. (oke)
