RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai beragam tanggapan dari elite partai politik dan pengamat politik di Kabupaten Bekasi.
Seperti diketahui, usulan Pilkada tidak langsung melalui DPRD kembali mencuat di tingkat nasional. Sejumlah elite partai politik di tingkat pusat bahkan menyatakan persetujuannya terhadap wacana tersebut.
Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi, Taufik Saleh, mengatakan bahwa pembahasan mengenai Pilkada langsung atau tidak langsung merupakan kewenangan pemerintah pusat dan masih dalam tahap kajian di tingkat DPP PKS.
“Itu sedang dilakukan kajian di tingkat DPP partai, saya pikir masing-masing partai juga melakukan kajian yang sama. Jadi kita di tingkat daerah menunggu saja kebijakan dari DPP terkait dengan itu, karena yang harus diubah Undang-Undang,” ujar Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi, Taufik Saleh, kepada Radar Bekasi, Selasa (6/1).
Meski demikian, secara pribadi Taufik menilai pelaksanaan pesta demokrasi secara langsung masih perlu dipertahankan. Menurutnya, Pilkada langsung dinilai lebih baik dibandingkan dengan format tidak langsung melalui DPRD.
“Kalau saya melihat secara personal, bukan sebagai struktur, demokrasi harus tetap dijaga. Artinya pemilihan langsung masih lebih baik menurut saya, tinggal dicari metode yang lebih safety, murah, dan seterusnya. Tapi secara struktur kepartaian kita tetap masih menunggu hasil kajian dari teman-teman DPP,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Syahrir, berpandangan bahwa pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Ia menyebut wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD kembali menguat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan persetujuannya.
“Saya sangat mendukung pendapat pak Presiden Prabowo Subianto, sehubungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD membawa sisi positif bagi kehidupan bangsa serta stabilitas nasional,” ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengklaim terdapat sejumlah kelebihan Pilkada melalui DPRD, di antaranya lebih efisien, mengurangi polarisasi dan politisasi, lebih menekankan kompetensi, memperkuat peran DPRD, serta menekan praktik politik uang.
Selain itu, menurutnya, mekanisme tersebut juga dinilai lebih efektif, mampu mengurangi konflik, membuat proses pemilihan lebih rasional, serta memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif.
“Pilkada oleh DPRD tak dapat dianggap sebuah langkah mundur bagi demokrasi. Pilkada kita bukan yang kita harapkan prosedural semata, tetapi substansinya agar tidak menimbulkan efek dan gejolak di masyarakat serta mengantisipasi terjadinya inefisiensi, uang negara habis atau hasil dari pilkadanya tidak maksimal,” katanya. (pra)
