RADARBEKASI.ID, BEKASI – Perbedaan kondisi sosial masyarakat di sejumlah daerah dinilai turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui DPRD.
Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, menilai bahwa dalam kondisi sebagian masyarakat yang masih berpikir pragmatis dan minim pemahaman politik, Pilkada langsung belum tentu mampu menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas mumpuni.
“Dalam kondisi masyarakat saat ini yang menurut saya masih pragmatis dan kurangnya pemahaman politik, maka wajar saja jika kualitas kepala daerah yang dihasilkan tak memiliki kapasitas yang mumpuni,” ungkapnya.
Selain itu, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum, menurut Roy, merupakan implikasi dari mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memenangkan Pilkada langsung.
Oleh karena itu, ia menyatakan setuju jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Selain dinilai lebih efisien dari sisi anggaran APBD, mekanisme tersebut diharapkan mampu menghasilkan calon kepala daerah dengan kualitas yang lebih baik. Proses pemilihannya pun dinilai lebih cepat dan tidak melibatkan terlalu banyak unsur atau pemangku kepentingan.
“Kalau dipilih langsung oleh DPRD, para calon kepala daerah yang bertarung saya meyakini merupakan orang pilihan, karena mereka akan menjalani fit and proper test. Disitulah bisa diuji kemampuan leadershipnya,” katanya.
Meski demikian, Roy tidak menampik bahwa potensi praktik politik uang tetap dapat terjadi dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyusun regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan. (pra)
