RADARBEKASI.ID, BEKASI – Persoalan banjir yang terus berulang di Kabupaten Bekasi kembali menegaskan butuhnya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam penataan ruang wilayah dan mengembalikan fungsi lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa langkah tegas dan konsisten, banjir akan terus menjadi beban yang harus ditanggung masyarakat setiap musim hujan.
Sekretaris Mahasiswa dan Pemuda (Mahamuda) Bekasi, Jaelani Nurseha, mengungkapkan bahwa banjir pada awal tahun ini telah berdampak luas. Berdasarkan data yang dihimpun, wilayah terdampak tersebar di 17 kecamatan dan 41 desa di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, banjir tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar bencana alam, melainkan mencerminkan lemahnya penegakan kebijakan tata ruang.
Jaelani merujuk pada Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bekasi 2022–2026 yang menyebutkan terdapat sekitar 125.172 hektare wilayah dengan tingkat bahaya tinggi. Ironisnya, dokumen tersebut dinilai belum dijadikan acuan utama dalam pembangunan.
“Ironisnya, rumah Plt Bupati di Cikarang Utara pun tenggelam. Ini adalah bukti nyata bahwa Dokumen KRB hanya menjadi ‘macan kertas’ yang diabaikan demi syahwat pembangunan perumahan tanpa kontrol,” ujar Jaelani.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang setiap tahun digelontorkan untuk penanganan banjir, namun belum berdampak signifikan bagi masyarakat.
“Setiap tahunnya anggaran untuk masalah banjir bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar. Namun sampai saat ini banjir tetap ditanggung masyarakat deritanya,” katanya.
Menurutnya, momentum operasi tangkap tangan (OTT) KPK harus dijadikan titik balik agar Pemkab Bekasi dan seluruh pemangku kebijakan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Ia menegaskan, solusi jangka panjang banjir harus dimulai dari pembenahan tata ruang, kemudian diikuti pembangunan sistem drainase yang efektif.
“Solusi banjir itu benar benar harus dibenahi terlebih dahulu penataan ruangnya. Kemudian dibangun drainase yang benar benar sesuai untuk kelancaran air dalam mengantisipasi banjir,” katanya.
BACA JUGA: Kisah Mencekam Sarmine saat Rumahnya Diterjang Banjir akibat Tanggul Sungai Citarum Jebol
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengakui bahwa banjir bukan persoalan baru di wilayahnya. Menurutnya, banjir yang kerap terjadi merupakan dampak dari persoalan tata ruang dan sistem aliran air yang belum tertangani secara optimal. Karena itu, pihaknya mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi bersama.
“Memang langkah awal perlu ada perencanaan tata ruang yang harus kita benahi. Banjir ini tidak bisa terus dibiarkan, harus ada solusi konkret,” ujarnya dalam rapat koordinasi lintas sektor di Aula Kantor BPBD Kabupaten Bekasi.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama banjir adalah meluapnya Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Ketika debit air meningkat, sungai-sungai kecil di sekitarnya tidak mampu menampung aliran air, sehingga terjadi penumpukan yang memicu genangan. Kondisi tersebut diperparah oleh saluran air yang tersumbat.
“Solusi dari kita ke depannya perlu ada pembangunan sodetan untuk mengalihkan aliran air supaya gak numpuk di satu titik. Kalau cuman diuruk, airnya tetap ngantri. Sodetan ini penting supaya aliran air punya arah dan gak sampai meluap,” ungkapnya.
Untuk merealisasikan pembangunan sodetan, Pemkab Bekasi akan melakukan kajian terkait ketersediaan lahan kosong. Selain itu, opsi pergeseran anggaran juga akan dibahas guna meminimalkan dampak banjir.
Asep turut menekankan pentingnya pengembalian fungsi lahan serta penertiban bangunan yang menghambat aliran air. Berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan, banyak sungai yang menyempit akibat bangunan liar dan tumpukan sampah.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Persoalan bangunan liar, termasuk masalah sampah harus segera kita tuntaskan, karena masalah banjir ini perlu penanganannya yang menyeluruh dan berkelanjutan,” jelasnya.(and)
