RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menuai banyak sorotan dari masyarakat, termasuk kalangan diplomat senior.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menyampaikan kekhawatiran serius atas langkah tersebut.
Melalui akun X pribadinya, Dino menanggapi penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono terkait keikutsertaan Indonesia. Ia mengapresiasi klarifikasi awal, namun menilai penjelasan itu belum menyentuh persoalan inti.
Terima kasih atas penjelasan Menlu Sugiono atas bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian (bentukan Donald Trump), namun saya lihat penjelasan beliau terlalu abstrak normatif terhadap masalah yang kontroversial, sangat rumit dan pastinya penuh ranjau,” tulis Dino.
BACA JUGA: Trump Kerahkan Armada Militer Laut Besar-besaran ke Kawasan Dekat Iran
Menurut Dino, sebagai negosiator Indonesia dalam Board of Peace, Menlu Sugiono perlu memberikan penjelasan yang jauh lebih mendalam dan konkret kepada publik.
“Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono perlu berikan penjelasan lebih mendalam,” ujarnya.
Dino kemudian menguraikan sejumlah pertanyaan krusial, dimulai dari kejelasan hak dan kewajiban Indonesia serta jaminan prinsip kesetaraan antaranggota Dewan Perdamaian.
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan ekonomi yang bisa merugikan rakyat Palestina.
“Apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?” tulis Dino.
Kekhawatiran lain diarahkan pada arah politik Dewan Perdamaian, khususnya terkait masa depan Palestina.
“Apa jaminan atau pathway bahwa Dewan Perdamaian akan mewujudkan solusi dua negara atau kemerdekaan Palestina,” kata Dino, seraya mengingatkan bahwa Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama ini masih menjauhi tujuan tersebut.
Dino juga mempertanyakan mekanisme internal Dewan Perdamaian jika terjadi perbedaan pendapat antaranggotanya.
Bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai ‘anak buah’ Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim,” ujarnya.
Ia turut menyinggung kemungkinan kehadiran Netanyahu dalam Dewan Perdamaian tanpa representasi Palestina.
“Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?” tanya Dino.
Selain itu, Dino mengingatkan risiko berulangnya pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.
“Bagaimana kalau gencatan senjata dilanggar Israel, yang sudah sering terjadi?” tulisnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada rencana biaya keanggotaan permanen sebesar USD 1 miliar.
Ia juga mempertanyakan status kelembagaan Dewan Perdamaian.
“Kalau benar Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional, apa hubungannya dengan PBB dan apakah tidak akan menyaingi PBB?” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Dino menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
“Rakyat Indonesia butuh, dan berhak, mendapat penjelasan yang gamblang mengenai ini,” tulis Dino, seraya mendorong Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk ikut tampil memberikan penjelasan.
Hingga kini, publik masih menantikan klarifikasi lanjutan dari Kementerian Luar Negeri terkait berbagai pertanyaan tersebut. (jpc)
