RADARBEKASI.ID, BEKASI — Riuh suara klakson dan deru mesin angkutan kota (angkot) memecah pagi di depan Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (10/2). Puluhan sopir angkot berbondong-bondong datang, memarkir kendaraan mereka hingga memakan dua sampai tiga lajur Jalan Ahmad Yani.
Arus lalu lintas dari arah Tol Barat menuju Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pun tersendat. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan luapan kecemasan akan masa depan penghidupan mereka.
Peluncuran Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) yang sebelumnya bernama Trans Patriot kembali memantik gelombang protes. Para sopir menilai, kehadiran bus pemerintah di rute Terminal Bekasi–Harapan Indah akan semakin menggerus pendapatan mereka. Sedikitnya enam trayek angkot—K-01, K-05, K-07, K-10, K-25, dan K-30—bersinggungan langsung dengan rute baru tersebut.
Artinya, persaingan mendapatkan penumpang kian ketat, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Bagi Inay (37), sopir angkot trayek K-25, bus pemerintah sejatinya bukan masalah. Ia mengakui, transportasi massal yang nyaman, bersih, dan tertata adalah kebutuhan kota modern. Namun, di balik visi besar itu, tersimpan kegelisahan yang nyata.
“Secara tidak langsung sebenarnya kita mendukung program pemerintah. Ada bus, bagus, nyaman, rapi. Tapi di satu sisi, kita sebagai sopir angkot bagaimana? Nasib kita dipikirkan nggak?” ujarnya lirih.
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Pengalaman pahit masih membekas ketika Bus Trans Bekasi Patriot mulai beroperasi pada Maret 2024. Saat itu, para sopir angkot di rute Vida–Summarecon merasakan penurunan penghasilan drastis. Bahkan, hingga kini bus tersebut masih beroperasi gratis, membuat angkot kehilangan sebagian besar penumpang.
“Sejak ada bus itu, penghasilan bisa turun sampai 70 persen. Sekarang ditambah lagi Bus Beken, makin habis aja sewa kita. Rasanya angkot ini mau dimatikan pelan-pelan,” keluh Inay.
Menariknya, para sopir mengaku tidak terlalu tertekan oleh kehadiran transportasi online. Alasannya sederhana: tarif ojek atau taksi daring tetap berbayar. Berbeda dengan bus pemerintah yang di awal operasional justru digratiskan. Kebijakan inilah yang dianggap mematikan persaingan sehat.
“Bersaing saja, nggak apa-apa. Angkot jalan, bus juga jalan. Tapi ya sama-sama berbayar. Jangan gratis terus,” tegas Inay.
Protes kali ini bukan yang pertama. Trans Bekasi Patriot sebelumnya juga kerap mendapat penolakan, bahkan sempat diadang saat beroperasi. Situasi ini menggambarkan betapa rumitnya membangun sistem transportasi massal di kota dengan ekosistem angkutan konvensional yang sudah mengakar puluhan tahun.
Wakil Ketua Organda Kota Bekasi, Purwadi, menyebut para sopir keberatan karena merasa minim sosialisasi. Mereka tidak diajak berdialog sejak awal perencanaan, padahal dampak kebijakan sangat langsung menyentuh mata pencaharian ribuan keluarga.
“Kita belajar dari Bantargebang. Sampai sekarang bus masih gratis. Kalau rute ini juga gratis, ya teman-teman angkot tidak dapat penumpang,” katanya.
Purwadi meminta agar Pemkot membuka ruang dialog lebih luas. Mulai dari pengaturan titik pemberhentian, jam operasional, hingga percepatan pemberlakuan tarif. Ia mengusulkan bus beroperasi pukul 06.00–17.00 WIB agar tidak sepenuhnya “mematikan” angkot di jam-jam krusial.
“Kami setuju dengan transportasi yang nyaman, aman, modern. Tapi jangan terlalu ekstrem caranya. Harus humanis,” tegasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan, kehadiran Trans Beken adalah jawaban atas kebutuhan warga akan transportasi publik yang aman, murah, dan terintegrasi. Ia tak menampik potensi gesekan, namun menilai perubahan adalah keniscayaan.
“Kita harus mulai mengarah ke transportasi modern. Ini proses. Ini jawaban untuk kebutuhan warga,” ujarnya.
Menurut Tri, transportasi massal penting untuk mengurai kemacetan dan menekan polusi udara. Trans Beken digratiskan selama satu bulan sebagai masa perkenalan. Setelah Lebaran, tarif Rp4.500 akan diberlakukan secara normal.
Namun, kebijakan “gratis di awal” inilah yang justru menjadi pemicu resistensi. Di satu sisi, strategi ini efektif menarik minat masyarakat. Di sisi lain, dampaknya langsung menghantam pengemudi angkot yang bergantung penuh pada setoran harian.
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi meminta Dinas Perhubungan segera menjelaskan polemik ini secara terbuka. Ia menugaskan Komisi II DPRD untuk memanggil Dishub dan mencari solusi konkret.
“Jangan sampai jadi polemik berkepanjangan. Semua niatnya sama: kota nyaman, warga sejahtera. Setiap program harus dijalankan secara humanis,” katanya. (sur)
