RADARBEKASI.ID, BEKASI – Modernisasi transportasi di Kota Bekasi kembali memantik gejolak. Dua kali peluncuran bus massal, dua kali pula sopir angkot turun ke jalan. Kondisi ini juga mematik sorotan dari jajaran legislatif.
Diketahui, aksi protes yang terjadi Selasa (10/2) dipicu kekhawatiran turunnya pendapatan sejak bus Trans Bekasi—mulai dari Patriot hingga yang terbaru, Trans Bekasi Keren (Beken)—beroperasi dengan layanan lebih nyaman dan modern.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyatakan akan segera meminta penjelasan detail kepada Pemkot Bekasi terkait peluncuran Bus Trans Beken. Hal itu disampaikan usai berdialog dengan perwakilan sopir angkot dan pengurus Organda Kota Bekasi.
BACA JUGA: Trans Beken Picu Protes Sopir Angkot, Ketua DPRD Minta Dishub Jelaskan Secara Terbuka
“Ini sudah berulang dua kali. Jangan sampai setiap kali pemerintah kota melakukan modernisasi transportasi massal, terutama bus, selalu terjadi hal yang sama,” tegas Latu, Rabu (11/2).
Dalam pertemuan tersebut, sopir angkot mengeluhkan persaingan yang dinilai tidak sehat. Mereka menyoroti Bus Trans Bekasi Patriot yang hampir dua tahun beroperasi namun belum bertarif, serta rencana Trans Beken yang digratiskan selama satu bulan.
“Mereka tidak menolak transformasi. Tapi jangan sampai mereka merasa dianaktirikan,” ujar Latu.
Menurutnya, DPRD dan Pemkot sejatinya sudah sepakat mendorong transportasi yang lebih modern, nyaman, dan aman sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi. Namun, perhatian dinilai masih terfokus pada bus, sementara kondisi angkot kian memprihatinkan.
BACA JUGA: Pemkot Operasikan Trans Beken Rute Terminal Bekasi-Harapan Indah, Tarif Gratis Satu Bulan
Pada akhir 2024 lalu, DPRD bahkan telah merekomendasikan agar transformasi juga menyasar angkot. Sayangnya, hingga kini perencanaan tersebut belum terdengar jelas oleh publik maupun pelaku usaha angkutan kota.
“Polemik ini tidak akan selesai kalau mereka tidak dilibatkan dan tidak diprioritaskan. Kalau bus ini menjadi prototipe atau pilot project yang nanti melebar ke angkot lain secara bertahap, itu tidak masalah,” tambahnya.
Latu pun mencontohkan skema integrasi seperti Jak Lingko atau Wara-wiri sebagai model yang bisa diadopsi untuk membenahi sistem angkot di Bekasi.
Pengamat transportasi, Harun Al-Rasyid, menilai pembenahan transportasi di Bekasi memang sudah mendesak. Kota metropolitan membutuhkan layanan publik yang murah, aman, nyaman, dan modern.
“Memang sudah waktunya Kota Bekasi punya transportasi yang dibanggakan, salah satunya mungkin Bus Bekasi Keren ini,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, modernisasi tak boleh mengorbankan keseimbangan ekonomi pengusaha dan sopir angkot. Pemerintah wajib memastikan ada solusi sebelum konflik membesar.
Menurut Harun, setidaknya ada tiga hal yang harus dijawab sebelum mengoperasikan rute transportasi massal: kesiapan infrastruktur seperti lebar jalan dan halte, potensi jumlah penumpang, serta jumlah angkutan lain yang sudah lebih dulu melayani rute tersebut.
Poin terakhir, kata dia, krusial karena menyangkut langsung pendapatan sopir dan pengusaha angkot. Tanpa skema transisi yang jelas, gesekan akan terus berulang.
“Potensi konflik ini memang butuh pendekatan khusus dan kerja keras untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Ia juga mendorong peremajaan angkot dan pembinaan kelembagaan agar para pengusaha dan sopir tergabung dalam satu badan usaha, sehingga transformasi lebih mudah dilakukan.
Modernisasi transportasi Bekasi tampaknya tak cukup hanya meluncurkan bus baru. Tanpa komunikasi, integrasi, dan perlindungan terhadap pelaku lama, setiap peluncuran berisiko kembali memicu gelombang protes. (sur)
