RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja Pemerintah Kota Bekasi 2025 mulai “dikuliti” DPRD. Selama 12 hari ke depan, seluruh komisi akan menguji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dengan sorotan utama pada serapan anggaran dan capaian indikator kinerja.
Dalam rapat paripurna, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memaparkan realisasi keuangan daerah yang belum sepenuhnya optimal. Dari target pendapatan Rp7,25 triliun, terealisasi Rp6,62 triliun atau 91,26 persen. Sementara belanja daerah dari target Rp7,55 triliun, terserap Rp6,42 triliun atau 85,38 persen.
“Realisasi pendapatan 91,26 persen dan belanja 85,38 persen,” ujarnya, Selasa (31/3).
Di sisi program, Pemkot mengklaim kinerja cukup tinggi. Dari total 2019 program dengan 421 indikator, sebanyak 121 indikator tercapai 100 persen, bahkan sejumlah indikator lainnya dilaporkan melampaui target.
Selain itu, dua perangkat daerah—Dinas Pendidikan serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana—mendapat tugas perbantuan dari pemerintah pusat sepanjang 2025.
Harris juga menyoroti capaian non-anggaran. Sepanjang tahun lalu, Pemkot Bekasi mengantongi 36 penghargaan dari tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat hingga lembaga seperti Ombudsman.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi DPRD pada LKPj tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti. Rinciannya, Komisi I sebanyak 99 rekomendasi, Komisi II 48, Komisi III 45, dan Komisi IV 30 rekomendasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan pembahasan LKPj akan dilakukan secara intensif oleh masing-masing komisi.
“Selama 12 hari ke depan, LKPj akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi strategis DPRD,” tegasnya.
Menurutnya, pengkajian ini akan mendalami capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara komprehensif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
“Hasilnya akan menjadi rekomendasi penting untuk peningkatan kinerja Pemkot Bekasi,” tandasnya.(sur)
