RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dihujani kritik oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus. Kritik itu disampaikan dalam dialog terbuka di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Senin (6/4).
Mahasiswa menilai Plt Bupati bersikap antikritik. Mereka menuding ada pengerahan organisasi masyarakat untuk menekan gerakan mahasiswa saat mengkritik kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kurangnya transparansi sejumlah pemangku kebijakan. Mereka mengaku kerap tidak mendapat respons terbuka ketika menyampaikan surat advokasi terkait aspirasi masyarakat.
Isu pengangguran turut menjadi sorotan. Mahasiswa menilai Pemkab Bekasi belum memiliki data konkret terkait jumlah warga lokal yang tidak bekerja. Pemerintah daerah juga dinilai belum mampu menyajikan data perusahaan yang bekerja sama dalam upaya pengentasan pengangguran.
Perwakilan DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Marpaung, mengungkapkan pihaknya pernah mengalami kriminalisasi saat menyampaikan kritik.
“Kami pernah dikriminalisasi oleh pendukung Ade Asep (AA) saat mengkritik kebijakan. Padahal bapak Plt bupati lahir dari aktivis,” ujarnya.
Marpaung meminta para pendukung kepala daerah untuk bersikap objektif dalam menyikapi kritik dari mahasiswa.
“Kami sampaikan juga kepada para pendukung fanatik harus objektif ketika melihat permasalahan saat kawan-kawan mahasiswa melakukan kritik kebijakan,” katanya.
Sementara itu, anggota PC PMII Kabupaten Bekasi, Fathur, menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pendidikan guna mendorong peningkatan sumber daya manusia dan serapan tenaga kerja.
“Kita semua sudah pada dewasa. Bisa dilihat sendiri ada berapa outsourcing dan LPK yang bekerja sama dengan perusahaan. Masa Pemkab Bekasi kalah sama pihak swasta,” katanya.
Menurutnya, Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi tentang perluasan kesempatan kerja sudah ada. Namun, disebut belum berjalan maksimal.
“Memang sudah terbit Perbup No 09 tahun 2017 tentang perluasan kesempatan kerja, hanya saja aplikasinya belum tuntas,” katanya.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan Pemkab Bekasi yang berpihak pada masyarakat, khususnya generasi muda.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pemerintah daerah tidak antikritik. Ia menyebut masukan dari mahasiswa menjadi energi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani MoU dengan Cipayung Plus. Bagi saya pribadi, ini bukan sekadar audiensi, tapi juga menambah banyak masukan untuk membangun Kabupaten Bekasi agar lebih baik,” kata Asep.
Ia menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang solid dengan konsep super team dan melibatkan berbagai elemen, termasuk mahasiswa.
“Kita ini bukan superman, tapi akan saya buat menjadi super team. Semua akan saya libatkan untuk membangun Kabupaten Bekasi agar bangkit, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Asep menyebut ada sejumlah poin tuntutan yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap.
“Ada beberapa poin, sekitar delapan sampai sembilan, yang menjadi catatan untuk saya. Kekurangan-kekurangan itu akan kita lengkapi ke depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan kehadiran langsung kepala dinas dalam forum dialog menjadi langkah percepatan dalam merespons aspirasi.
“Kalau dinasnya hadir langsung, berarti bisa cepat. Mereka mendengar langsung, menjawab langsung. Jadi tidak perlu waktu lama,” jelasnya.
Menurutnya, dialog terbuka lebih efektif dibanding audiensi terbatas. Semua pihak dapat langsung mendengar dan merespons.
“Kalau hanya saya sendiri yang menerima, nanti harus saya sampaikan lagi ke dinas, itu butuh waktu. Tapi kalau seperti tadi, semua hadir, jadi langsung satu arah, langsung tuntas,” jelasnya.(and)
