RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gelombang kekhawatiran mulai terasa di kawasan industri nasional. Sinyal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan kian menguat, seiring tekanan global dan kebijakan domestik yang dinilai belum berpihak pada industri. Di kawasan industri seperti Bekasi, sejumlah perusahaan bahkan telah mengambil langkah awal, seperti mengurangi jam lembur dan memangkas jumlah shift kerja.
Langkah ini menjadi indikator awal bahwa dunia usaha tengah memasuki fase waspada. Efisiensi dilakukan bukan tanpa alasan. Konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, mulai berdampak langsung pada biaya produksi industri dalam negeri.
Kenaikan harga energi global memicu lonjakan biaya operasional, terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Dampaknya mulai terasa pada hal-hal sederhana, seperti kenaikan harga plastik, hingga ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang masih dikaji pemerintah.
Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten dan Kota Bekasi, Sarino, menyebut keluhan pengusaha kini semakin sering terdengar. Hampir seluruh sektor industri di Bekasi merasakan tekanan yang sama.
“Banyak pengusaha menyampaikan keluhan yang sama dengan kondisi perang AS dan Iran ini berdampak pada harga bahan baku melonjak naik,” ujarnya.
Meski belum ada pengumuman resmi terkait PHK, sinyal-sinyal pengurangan tenaga kerja mulai terlihat. Menurut Sarino, perusahaan masih berupaya menahan diri dengan melakukan efisiensi di berbagai lini.
“Belum disampaikan secara terang terkait PHK, semua rata-rata menyampaikan dalam rangka menghindari itu, dan berharap perang ini segera selesai,” katanya.
Efisiensi kini mulai dirasakan pekerja. Pengurangan lembur, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan tambahan, kini mulai dibatasi. Bahkan, di beberapa perusahaan, jumlah sif kerja juga mulai dikurangi. Meski belum berdampak langsung pada PHK, langkah ini menjadi fase awal sebelum keputusan lebih drastis diambil.
Serikat pekerja pun tidak tinggal diam. Upaya komunikasi intensif dengan pihak perusahaan terus dilakukan untuk mencegah PHK.
“Yang kita lakukan adalah membangun komunikasi secara efektif dengan pihak perusahaan terkait langkah-langkah efisiensi, untuk menghindari terjadinya PHK,” tambah Sarino.
Dari sisi pengusaha, tekanan yang dihadapi tidak bisa dianggap ringan. Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Wibisono, mengakui dampak konflik global mulai terasa, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.
“Terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Saat ini kami sedang melakukan kajian terhadap kondisi ini,” ujarnya.
Yusuf menjelaskan, kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga energi berpotensi memicu efek domino, mulai dari kenaikan harga produksi hingga melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat ruang gerak perusahaan semakin sempit.
Meski demikian, Yusuf menegaskan bahwa pengusaha masih berupaya menghindari PHK. Sejumlah langkah efisiensi telah ditempuh sebagai jalan tengah.
“Namun beberapa perusahaan juga sudah melakukan aktivitas efisiensi seperti mengurangi jam lembur, mengurangi jumlah shift kerja, dan lain-lain,” katanya.
Di tingkat nasional, kekhawatiran tersebut juga disuarakan oleh Said Iqbal. Ia secara tegas memperingatkan potensi badai PHK dalam waktu dekat.
“Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut,” ujarnya.
Menurut Said, konflik global bukan satu-satunya faktor. Ia juga menyoroti kebijakan impor, khususnya pengadaan 160 ribu mobil pikap dalam program koperasi desa, yang dinilai berpotensi menekan industri otomotif dalam negeri. Jika produksi dilakukan di dalam negeri, menurutnya, puluhan ribu tenaga kerja bisa terserap.
“Harusnya bisa menyerap 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja. Peluang itu hilang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tekanan biaya produksi akibat lonjakan harga energi menjadi persoalan utama. Industri menghadapi dilema: biaya meningkat, tetapi harga jual produk tidak bisa dinaikkan.
“Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi,” jelasnya.
Dalam kondisi seperti ini, pekerja kontrak menjadi kelompok paling rentan. Ketika pesanan menurun, mereka adalah pihak pertama yang terdampak.
“Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya,” kata Said.
Situasi ini menempatkan Bekasi sebagai barometer penting. Sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, dinamika di wilayah ini mencerminkan kondisi nasional. Ketika perusahaan di Bekasi mulai mengurangi lembur dan shift kerja, itu menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap industri sudah berada pada tahap serius.
Baik pengusaha maupun pekerja kini berada dalam posisi yang sama: bertahan di tengah ketidakpastian. Dialog menjadi satu-satunya jalan untuk mencari titik temu. Yusuf menegaskan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan pekerja agar perusahaan tetap bertahan.
“Ini menjadi PR bersama, jangan hanya pengusaha yang memikirkan, tetapi juga bagaimana serikat pekerja dapat membantu perusahaan agar tetap survive,” ujarnya.(sur/det)
