RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menilai opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah.
Menurut Saeful, opini disclaimer tersebut merupakan yang pertama kali diterima Kabupaten Bekasi sejak daerah itu berdiri.
“Sejak berdirinya Kabupaten Bekasi, baru kali ini ada penilaian laporan keuangan dari BPK, opininya disclaimer. Artinya kalau disclaimer itu sesuatu yang dianggap tidak ada,” ujar Saeful.
Ia menjelaskan, penilaian tersebut menunjukkan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi masih bermasalah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.
“Wajar kalau sampai dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ini tidak bisa diperiksa karena terlalu banyak yang tidak sesuai di lapangan. Kan BPK ngambilnya sampling, ketika dilakukan uji petik dan lain sebagainya, oh ternyata banyak kesalahan,” tuturnya.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu, kondisi tersebut menjadi kerugian bagi Kabupaten Bekasi karena menyangkut nama baik daerah. Di sisi lain, opini disclaimer juga membuka peluang bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pendalaman terhadap dinas-dinas terkait.
Karena itu, Saeful menyarankan Pemerintah Kabupaten Bekasi segera melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” jelasnya. (pra)
