RADARBEKASI.ID, BEKASI– Laporan kekeringan disebut terkendali. Puluhan ribu hektare sawah bahkan diklaim telah diselamatkan dari ancaman gagal panen. Namun, laporan tersebut mendadak dipertanyakan setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menemukan sekitar 1.000 hektare sawah kabupaten Bekasi masih kekeringan.
Kondisi di lapangan jauh dari gambaran dalam laporan yang diterimanya. Selama tujuh bulan, hamparan sawah di Karangharja masih kesulitan mendapatkan air. Saluran irigasi tersier ditemukan mati total, sementara aliran sungai yang disebut memiliki debit air tak pernah surut hanya berjarak sekitar dua kilometer dari lahan pertanian.
Temuan itu membuat Dody geram. Bukan hanya karena sawah petani kekurangan air, tetapi karena kondisi nyata tersebut berbeda dengan informasi yang diterima dari jajaran internalnya. Sidak pada Sabtu (26/9) itu pun membuka persoalan lebih besar: distribusi air, buruknya pemeliharaan irigasi, sedimentasi, koordinasi antarinstansi hingga akurasi laporan dari lapangan.
“Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” kata Dody.
Sejak Juli 2026, Dody menerima laporan dari jajaran eselon I dan II bahwa persoalan kekeringan berada dalam kondisi terkendali. Bahkan, sekitar 73 ribu hektare sawah dilaporkan berhasil diselamatkan dari ancaman gagal panen.
BACA JUGA : Polisi Selidiki Dugaan Bully Siswa SMP Swasta di Rawalumbu
Namun, laporan masyarakat justru menunjukkan persoalan belum selesai. Sekitar tiga pekan sebelum sidak, Dody membuka hotline WhatsApp untuk menerima aduan langsung mengenai titik-titik persawahan yang masih mengalami kekeringan. Keluhan serupa juga disebut terus bermunculan di media sosial.
Dari Karangharja, persoalan kemudian melebar pada kemampuan jaringan irigasi mengantarkan air ke lahan. Saluran yang seharusnya menjadi jalur utama distribusi air justru tidak berfungsi optimal akibat sedimentasi dan minim pemeliharaan.
“Saya marah bukan karena persoalan pribadi. Saya marah karena melihat masyarakat, khususnya petani, yang seharusnya mendapatkan pelayanan negara justru masih menghadapi persoalan mendasar seperti kekurangan air. Saya gak boleh membiarkan ini terjadi,” tegasnya.
Dody menilai persoalan irigasi tidak dapat dipisahkan dari agenda ketahanan dan swasembada pangan. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan bidang pertanian. Dalam agenda tersebut, ketersediaan air menjadi salah satu penentu produktivitas lahan.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup dibuktikan melalui laporan administratif. Kondisi sawah dan manfaat yang dirasakan petani menjadi ukuran paling nyata.
“Ukuran keberhasilannya harus terlihat di lapangan, apakah air benar-benar sampai ke sawah dan apakah petani benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Dody juga menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawab. Temuan di Karangharja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan jaringan irigasi tidak hanya tercatat berfungsi, tetapi benar-benar mengalirkan air.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua KTNA Kabupaten Bekasi, Darissalam, menilai penanganan kekeringan membutuhkan langkah yang lebih agresif. Menurut dia, sejumlah sumber air sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan lahan pertanian.
“Sebenarnya ada solusi di situ, ada kali pembuangan, kemudian ada juga Kali Citarum. Solusinya sebenarnya harus dibuat seperti di Cabangbungin, dibuat sodetan dan pompanisasi, tetapi skala besar dari Citarum,” katanya.
Menurut Darissalam, persoalan kewenangan tidak semestinya membuat penanganan berhenti. Kali Citarum berada dalam kewenangan BBWS Citarum sehingga Pemkab Bekasi perlu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Pasti kewenangannya bukan kewenangan Kabupaten, itu kewenangan BBWS Citarum. Kalau memang peduli, kan harusnya berupaya,” tegasnya.
Ia menyebut normalisasi yang sebelumnya dilakukan belum mampu menjawab persoalan ketika debit air menurun. Air tidak sampai ke Karangharja sehingga lahan pertanian kembali kekurangan pasokan.
“Karena debit airnya itu kurang, tidak sampai Karangharja. Harusnya kan ada solusi,” ujarnya.
Bukan hanya Pebayuran. Krisis air juga menghantam wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pemantauan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, sekitar 1.500 hektare lahan pertanian di Cibarusah terdampak kekeringan.
Pemkab Bekasi bersama pemerintah pusat menyiapkan pembangunan embung sebagai salah satu solusi. Dari tiga titik yang ditinjau, Kampung Sirnajati di sepanjang Sungai Cicadas, berbatasan dengan Jonggol, Kabupaten Bogor, dinilai paling potensial.
Lokasi tersebut memiliki luas sekitar 1,2 hektare dan berada di luar area persawahan serta TPU.
“Luasnya sekitar 1,2 hektare dan berada di luar area persawahan maupun TPU. Ini yang kemudian kita lihat cukup potensial untuk menjadi calon lokasi embung,” kata Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Haryyanto Mamonto.
Dua lokasi lainnya memiliki kendala. Titik di sekitar Sungai Cipamingkis berada di bawah badan jalan sehingga lebih memungkinkan digunakan untuk irigasi dengan pompa. Sedangkan sebagian lahan di Kampung Cicadas dan Ridogalih telah digunakan sebagai TPU.
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan Pemkab siap mendukung penyediaan lahan. Namun, status dan kepemilikan tanah akan dikaji terlebih dahulu.
“Untuk penyiapan lahannya tentu akan kita kaji terlebih dahulu, termasuk bagaimana status tanahnya. Prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung kebutuhan lahannya,” kata Asep.
Sementara itu, upaya memperbaiki jaringan irigasi di Pebayuran terus dikebut. Pada 2 September lalu, Asep meninjau normalisasi Saluran Sekunder (SS) Kedung Gede di BKG 15, 17, 20 dan 30.
Normalisasi ditujukan untuk mempercepat distribusi air menuju BKG 34 hingga 38 yang selama ini mengalami kekurangan pasokan. Di BKG 15, eceng gondok masih menutup saluran. Sedangkan alat berat bekerja di BKG 20 untuk memperdalam saluran sekaligus memperkuat tanggul.
Pemkab menargetkan normalisasi kawasan Rancasuar dan SS Kedung Gede rampung sekitar satu bulan.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan clear di daerah Rancasuar di SS Kedung Gede,” ujar Asep.
Pasca-sidak Menteri PU, penanganan darurat turut dipercepat. Pompanisasi dilakukan agar air segera masuk ke hamparan sawah yang mengering. Pemkab Bekasi berkolaborasi dengan BBWS dan Dinas Pertanian untuk menambah pompa serta mempercepat aliran air.
“Tim BBWS telah menurunkan alat berat, semalam pompa juga sudah mengairi hamparan yang kering. Hari ini sudah action pompa, besok mau ditambah lagi. Kita juga sama dari Dinas Pertanian support menurunkan pompa,” kata Staff Lahan Irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Aris Sukadam.
Normalisasi dan rehabilitasi tanggul juga terus dikerjakan bersama BBWS Kementerian PU dan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Aris menyebut distribusi air mulai menjangkau titik yang sebelumnya sulit mendapatkan pasokan.
“Biasanya BKG itu cuma sampai di pintu 31-33 maksimal air masuk, sekarang ini sudah bisa sampai BKG 36. Sebenarnya tahapannya tinggal sedikit lagi,” pungkasnya.(sur)
