RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi mengalami masalah biaya administrasi akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sepuluh bulan ini.
Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly menyampaikan, saat ini keadaan pandemi sudah menjadi masalah besar bagi sekolah swasta. Pasalnya biaya admistrasi sekolah yang menjadi kebutuhan pokok terpaksa harus tersendat.
“Saat ini sudah menjadi masalah besar untuk perguruan swasta, karena pandemi biaya administrasi harus tersendat,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (11/1).
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak menjadi kendala bagi sekolah swasta. Namun, Ayung menegaskan, bahwa guru maupun pegawai sekolah harus tetap menerima gaji.
“PJJ ini sebenarnya tidak ada yang sulit akan tetapi guru harus tetap dibayar, keamanan di sekolah juga harus digaji. Staf sekolah yang tetap bekerja juga harus digaji. Semuanya masih berjalan biasa, yang membedakan siswa tidak hadir ke sekolah,” tuturnya.
Kendati demikian, kata dia, tidak seluruh sekolah swasta mengalami masalah tersebut. Sebab, ada pihak yayasan yang memiliki berbagai solusi untuk mengatasinya.
Sekolah yang tidak mendapatkan solusi mengakibatkan gaji tenaga pendidik tertunda sementara waktu. Ayung mengatakan, sekolah yang sejak awal pandemi mengalami masalah biaya administrasi sekolah harus memiliki solusi untuk mengatasinya.
“Ada sekolah swasta yang dari awal memang sudah memiliki kendala administrasi dan adanya pandemi ini mereka makin sulit, jadi kondisi ini harus benar-benar diperbaiki. Jangan sampai mereka tutup akibat pandemi ini,” katanya.
Ia menyebut, sekolah masih tetap bisa bertahan dengan kondisi seperti saat ini meskipun harus susah payah. “Kalo kondisi pandemi terus berlangsung dan sekolah belum bisa juga berjalan dengan normal, kita tetap bisa bertahan meskipun harus terseok-seok,” katanya.
Masalah administrasi sekolah membuat sekolah kesulitan untuk memenuhi sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes). Apalagi, tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah.
“Pemenuhan standarisasi prokes juga menjadi masalah baru untuk sekolah swasta, pasalnya tidak semua sekolah bisa memenuhi sarana dan prasana sekolah dengan baik. Apalagi tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah,” pungkasnya. (dew)
