RADARBEKASI.ID, BEKASI – Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi dimulai hari ini. Pemberian vaksin pertama kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sekitar pukul 10.00 WIB di Gate 19 Stadion Patriot Candrabhaga yang selama ini digunakan sebagai posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bekasi.
“Jadwal tersebut telah diatur oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena yang pertama itu pak Presiden RI, selanjutnya untuk kepala daerah pada 14 dan 15 Januari,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Dezy Syukrawati, Kamis (14/1).
Selain kepala daerah dan jajaran Forkopimda, vaksinasi tahap satu ini akan dituntaskan terlebih dahulu kepada Tenaga Kesehatan (Nakes). Vaksinasi dilakukan untuk dua kali penyuntikan, vaksinasi kedua dilaksanakan pada hari ke-14 setelah vaksinasi pertama.
Secara ringkas, vaksinasi dilaksanakan dengan tehnis calon penerima vaksin akan melalui empat meja sampai vaksinasi selesai dilakukan. Meja pertama untuk melakukan klarifikasi data, meja kedua untuk pengecekan kesehatan dan klarifikasi riwayat kesehatan.”Meja tiga untuk tindakan penyuntikan vaksin, dan meja empat nanti orang yang sudah disuntik akan diberikan kartu tanda suntik pertama telah dilakukan,” tambahnya.
Kemarin, vaksinasi dilakukan oleh enam kabupaten dan kota, bersama dengan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Vaksinasi kepada pejabat, tokoh masyarakat, dan 60 warga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung.
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum hampir gagal divaksin lantaran pada pemeriksaan tekanan darah pertama diatas 140.”Kalau diatas itu (140), punya sedikit risiko-risiko yang tentunya tidak kita harapkan. Dari semuanya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan rata-rata tensinya diatas 140, termasuk pak Wakil Gubernur Jawa Barat, pak Uu,” terangnya.
Oleh karena itu, Uu diminta untuk menunggu sampai pemeriksaan ulang, seandainya beberapa kali pemeriksaan masih diatas 140, maka vaksinasi akan dilaksanakan kemudian hari. Pagi kemarin, pejabat dan perwakilan profesi yang dilaporkan proses vaksinasinya lancar dan langsung dilakukan tindakan penyuntikan vaksin adalah Kapolda Jawa Barat, bersama dua perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Setelah melalui pemeriksaan yang ke dua kali, Uu akhirnya memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi, tensi darahnya turun menjadi 129. Selain jajaran pejabat, perwakilan profesi, tokoh agama, dan Forkopimda, masyarakat juga ikut sebagai penerima vaksin.”Kemudian ada 60 warga masyarakat hari ini di ruangan anggrek juga menjalani vaksinasi,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di lokasi vaksinasi memaparkan bahwa syarat untuk calon penerima vaksin memenuhi syarat sampai di meja tindakan yakni tekanan darah maksimal 140. Dia mengaku sudah dua kali disuntik vaksin Covid-19 saat uji klinis fase tiga Sinovac berlangsung di Bandung, sehingga tidak perlu disuntik lagi.
Ia memaparkan tidak ada gangguan berarti pada kondisi kesehatannya pasca menerima vaksin, anti body di tubuh pria yang akrab disapa kang Emil ini meningkat berlimpah menjadi 99 persen pada Minggu ketiga setelah suntikan ke dua.
“Meskipun sudah menerima vaksin untuk tetap mentaati protokol kesehatan, lantaran efek peningkatan anti body bisa didapatkan setelah Minggu ke tiga. Untuk yang belum, jangan takut divaksin,” tegasnya.
Setelah menerima vaksin, masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat diminta untuk memberikan salam dukung vaksin, dilakukan dengan membentuk huruf ‘V’ pada jari jemari penerima vaksin. Ia juga bercerita mengenai kondisi kesehatannya setelah menerima suntikan vaksin saat menjadi relawan uji klinis vaksin.
Mengenai pendistribusian vaksin untuk dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah yang sempat disampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dilaporkan sudah disetujui oleh Kemenkes.
“Ya, tadi malam saya sudah telfon pak Menkes Budi Sadikin, menyampaikan, dan beliau menyetujui selama ada koordinasi,” tukasnya.
Kang Emil meminta kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan data penerima vaksin secara detail kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar manajemen vaksinasi dapat berlangsung dengan baik. Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Barat akan melacak penerima vaksin yang tidak hadir pada saat vaksinasi, sementara yang bersangkutan sudah terdaftar. (sur)
