RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah partai politik di Kabupaten Bekasi mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2022 mendatang. Hal itu mengingat, draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada sudah muncul.
Konsolidasi partai pun sudah dilakukan untuk mencari sosok yang akan dicalonkan. Seperti DPC Partai Gerindra mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai untuk memasangkan kandidat bupati maupun wakil bupati. Pasalnya, ketika draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada disahkan, harus mulai mencari kandidat.
“Ketika sudah disahkan, harus mengusung pemimpin daerah yang betul-betul punya komitmen membangun daerah. Dari sisi partai, tentunya harus berkaitan dengan visi partai. Dua hal ini, visi membangun daerah dan partai harus disinkron,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi.
Kata pria yang akrab disapa Iwang ini, tidak ada bahasa mendadak untuk partai yang berbasis kader dan konsituen, karena partai politik harus siap dalam situasi apa pun.”Orang politik bekerja bukan karena momentum politik, tapi memang dibidang atau alur politik apa pun bisa dilakukan.”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Imam Hambali mengatakan, sebagai partai terbesar kedua di lembaga DPRD, dirinya mulai mempersiapkan diri dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dimana, seluruh kader mulai bergerak.
“Kami langsung gas pol mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilkada. Nanti juga kita akan menentukan dengan siapa bisa berkoalisi, kita sangat terbuka untuk semua Parpol, selama Visi dan Misinya sama,” jelasnya.
Berbeda, DPD Golkar Kabupaten Bekasi mulai melakukan konsolidasi terkait RUU Pemilu. Dimana, konsolidasi itu dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, kepada seluruh pengurus Golkar di Jawa Barat, yang bertempat di Bandung, Selasa (26/1) kemarin.
Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Tuti Nurcholifah Yasin mengatakan RUU Pemilu sedang dibahas oleh DPR RI. Dalam hal ini, Azis Syamsuddin, sebagai Wakil Ketua DPR RI, mau meminta usulan dari para pengurus Golkar dari setiap daerah di Jawa Barat.
Kata Tuti, usulan itu akan dikumpulkan di DPD Golkar Jawa Barat, dalam waktu lima hari kedepan, terhitung dari Selasa (26/1). Menurutnya, sampai saat ini usulan dari DPD Golkar Kabupaten Bekasi belum final, karena harus berembuk terlebih dulu. Namun demikian, pihaknya menginginkan Pilkada tahun 2022.
“Sementara ini yang kita diskusikan seperti itu, pelaksanaan Pilkada di tahun 2022. Jadi Pa Haji Syamsuddin, sebagai Wakil Ketua DPR RI, meminta masukan ke Jawa Barat, karena beberapa fraksi di DPR sudah bersepakat memprioritaskan RUU Pemilu,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (28/1).
Perempuan yang juga Calon Wakil Bupati Bekasi ini menuturkan, usulan serupa juga diutarakan oleh DPD Golkar Jawa Barat. Namun, terlebih dulu akan melihat usulan-usulan dari para pengurus setiap daerah di Jawa Barat, agar bisa melihat kepentingan mana yang harus diutamakan.
“Tinggal bagaimana nanti, ketika semua daerah digabung, kepentingan mana yang krusial dan memungkinkan, itu yang dipilih. Kemungkinan akan ada rapat lagi di DPD Jawa Barat,” ucapnya
Untuk komunikasi politik terkait Pilkada, Tuti mengaku, baru sebatas di internal partai saja. Karena sebagai petahana, partainya masih menunggu pembahasan RUU Pemilu selesai. “Sementara ini masih diskusi internal. Karena masih menunggu RUU Pemilu selesai. Ibaratnya, mau start enggak nanggung,” ungkapnya. (pra)
