RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan meminta Moeldoko untuk mengundurkan diri secara kesatria dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP).
Hal ini dikatakan Irwan, menyusul dugaan Moeldoko bakal melakukan kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Secara kesatria seharusnya Pak Moeldoko mengundurkan diri,” ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Anggota Komisi V DPR ini menegaskan, langkah mundur Moeldoko tersebut untuk menjaga marwah Istana dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab disaaat para pejabat negara sibuk mengatasi pandemi Covid-19. Namun Moeldoko malah ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara ilegal.
“Jangan sampai publik meminta Jokowi menertibkan atau meminta beliau mundur,” katanya.
Irwan pun menyatakan, Moeldoko harus bisa mempertanggungjawabkan omongan soal pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi.
“Pak Moel bilang tidak perlu mengaitkan dengan Pak Jokowi. Konsekuensinya mundur dong atau dimundurkan oleh Presiden,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tidak melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini Moeldoko katakan setelah AHY menyebut ada pihak dari pemerintah yang ingin melakukan kudeta terhadap putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kursi ketua umum Demokrat.
“Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini Saya Mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini,” ujar Moeldoko dalam jumpar persnya secara virtual di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Mantan Panglima TNI ini menyebut, Presiden Jokowi tidak perlu dilibatkan karena kepala negara tidak mengerti apa-apa mengenai isu kudeta yang dihebuskan oleh AHY ini.
“Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini,” katanya.
Moeldoko menegaskan, terkait dengan isu kudeta AHY ini menjadi tangung jawabnya selaku KSP. Sehingga dia meminta AHY jangan menyeret nama Presiden Jokowi. (jpc)
