Berita Bekasi Nomor Satu

Ini Struktur Pengurus LPI, Diminta Fokus Investasi Jalan Tol

PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)
PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Indonesia akhirnya memiliki otoritas pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ciptaker, LPI bertugas menarik investasi dari luar negeri dan memiliki modal awal Rp75 triliun.

Pada tahap awal, LPI akan berfokus menarik investasi asing ke sektor infrastruktur, terutama proyek-proyek jalan tol. Jalan tol menjadi fokus utama. Sebab, modalnya tinggi. Namun, manfaatnya juga sangat besar.

Struktur Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) akhirnya komplet. Selasa (16/2/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan mereka di Istana Merdeka.

Anggota Dewan Pengawas INA terdiri atas lima orang yang dilantik pada 27 Januari lalu. Kelimanya adalah Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Hariyanto.

Dewan Direktur INA juga terdiri atas lima orang. Ketua Dewan Direktur (CEO) INA dipegang Ridha Wirakusumah. Lalu Arief Budiman sebagai wakil ketua, Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai direktur investasi, Marita Alisjahbana sebagai direktur risiko, dan Eddy Porwanto menjabat direktur keuangan.

NA merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri. Tujuan pembentukannya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. ”Pembentukan INA diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020,” ujar Jokowi.

Presiden yakin INA akan dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan lokal dan internasional. Karena didukung fondasi hukum, dukungan politik, dan jejaring jajaran direksi. ”Saya bersama jajaran pemerintah dan mengharapkan DPR, BPK, serta lembaga negara lain juga mendukung penuh gerak INA ini,” katanya. INA diharapkan terus berinovasi. Termasuk berani mengambil keputusan yang out of the box dan dibarengi tata kelola yang baik.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah menegaskan, pihaknya akan bekerja dengan integritas tertinggi dan tata kelola yang baik. Akan berupaya keras untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang. ”Kami akan berusaha keras untuk dapat menjaring investor-investor asing dan dalam negeri agar bisa berpartisipasi bersama dengan INA,” janji mantan CEO Bank Permata itu.

Caranya, kata Ridha, dengan menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Dengan begitu, dapat menarik minat investor. Keberadaan INA diharapkan juga meringankan beban pembiayaan atau pinjaman yang selama ini digunakan untuk pembangunan. ”Saya tegaskan, yang kami cari ini dana modal, bukan dana pinjaman,” ungkapnya.

Dana modal, lanjut Ridha, berasal dari sumber yang baik dan bersih. Ridha juga berharap dana yang dipercayakan akan tumbuh terus dan menjadi dana abadi.

Menkeu Sri Mulyani menepis kekhawatiran beberapa pihak yang menuding INA akan menjadi lahan korupsi seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Perempuan yang juga dewan pengawas ex officio itu menjelaskan, pemilihan jajaran direksi INA dilakukan secara selektif.

Figur-figur yang terpilih merupakan sosok yang telah malang melintang di kancah global dengan kredibilitas yang baik. ”Saya bersama dengan Erick Thohir sebagai dua ex officio dalam SWF ini dalam merekrut seluruh dewan pengawas dan direksi titik terberatnya mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko,” tegasnya.

Aspek good corporate governance (GCG), kata Sri Mulyani, juga dijamin dengan baik. Pihaknya akan secara rutin mengevaluasi dengan melakukan checks and balances pada seluruh pengambilaan keputusan INA agar tercipta tata kelola yang baik. (jpc)