RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah Partai Politik (Parpol) mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Bekasi. Sebab, saat ini kasus paparan Covid-19 mengalami lonjakan. Namun demikian, dalam penerapan PPKM Darurat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus memikirkan masyarakat.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa menilai, masyarakat masih banyak yang mengabaikan protocol kesehatan,”Makanya aturan harus sedikit dipertegas,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (1/7).
Kendati demikian, dirinya menegaskan, Pemkab harus menyiapkan bantuan untuk masyarakat saat penerapan PPKM Darurat, mengingat akan semakin diperketat. Sejauh ini, menurutnya, bantuan dari Pemkab untuk masyarakat, terutama yang menjalani isolasi mandiri belum optimal, karena yang bergerak (memberikan bantuan) masih masyarakat-masyarakat juga.
“Harapan kita, Pemkab harus menyiapkan juga bantuan untuk masyarakat. Itu penting, sehingga saat dibatasi, supply bantuannya harus ada,” tuturnya.
Senada, diungkapkan Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin. Dirinya menyampaikan, penerapan PPKM Darurat memang sangat perlu, mengingat tingkat paparan Covid-19 semakin meningkat, termasuk angka kematian. “Menurut saya memang perlu,” ungkapnya.
Kata dia, kondisi ini karena lemahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes). Ditambah, kurangnya ketegasan dari Pemkab, yang tidak memberikan memberikan sanksi, agar masyarakat benar-benar membuat jerah. Maka dari itu dirinya menyarankan, Pemkab bisa tegas saat penerapan PPKM Darurat.
“Sekarang THM masih pada buka. Kalau nanti tidak tegas saat penerapan PPKM Darurat, sama saja bohong,” tukasnya. (pra)
