RADARBEKASI.ID, BEKASI – Politisi Senior dari Partai Golkar Kota Bekasi, Abdul Manan, menyampaikan, bahwasannya dinamika dalam organisasi itu boleh saling berbeda pendapat, namun tetap kepentingan ideologi partai harus tetap diutamakan. Sehingga, jangan sampai untuk kepentingan pribadi atau golongan, mengorbankan organisasi.
“Jadi, saya harap, dalam organisasi, berbeda pendapat itu boleh, tapi harus diutamakan lah ideologi partai, sebab kalau dari perbedaan ini, lebih kepada kepentingan pribadi ataupun golongan, yang ada Partai Golkar bisa rusak,” kata Manan saat ditemui di Muscab PPP ke-VIII, beberapa waktu lalu.
Dirinya mengaku prihatin dengan keadaan di partai berlambang pohon beringin saat ini di Kota Bekasi, karena saling berbeda pendapat, sehingga membuat partai ini tak kunjung mengadakan Musda ke-V dalam rangka menentukan siapa pimpinan lima tahun ke depan, sekaligus buat persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada serentak 2024.
“Saat ini Golkar Kota Bekasi sudah tertinggal dengan parpol lain. Oleh sebab itu, cobalah mengutamakan komunikasi dengan baik untuk membangun Kota Bekasi. Sehingga, selama dua periode Golkar memimpin Kota Bekasi, bisa dilanjutkan ke depan,” harapnya.
Diakui Manan, selama dua periode menjadi Wali Kota, sosok Rahmat Effendi selaku kader Golkar, sudah membuktikan kerjanya dalam rangka membangun Kota Bekasi lebih baik. Maka dari itu, sudah seharusnya patut menjadi keinginan seluruh kader partai untuk melanjutkan kerja yang dihasilkan tersebut.
“Selama dua periode, Wali Kota dari kader Golkar, dan kita sudah bisa melihat hasilnya, bukan lagi lumayan, tapi cukup bagus. Jadi, sebagai kader, itu pun harus melihat dasarnya, agar ideologi partai dalam rangka meraih kemenangan, menjadi inti yang diutamakan. Sekali lagi, boleh berbeda pendapat, tapi tujuannya harus sama, yakni memenangkan partai,” ucap Manan.
Saat ditanya, permasalahan apa yang membuat agenda Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi ini, tka kunjung dilaksanakan?. Manan enggan menjawabnya. Akan tetapi, dia hanya berharap, perbedaan pendapat yang terjadi di internal partai, itu tak jadi masalah, asalkan kembali kepada intinya untuk sadar dan insyaf kalau tujuan utamanya buat kepentingan partai.
“Saya berharap, mudah-mudahan semuanya ingat, kita pernah bersama, tetap bersatu walau punya pandangan yang berbeda, itu demi membesarkan Partai Golkar di Kota Bekasi, dan juga secara nasional,” terangnya.
Kemudian, mengenai siapa sosok Ketua DPD Golkar yang diharapkan olehnya, menurut Manan, bahwa dirinya menginginkan siapapun orang itu, harus mempunyai elektabilitas yang tinggi, dan tentu berpengaruh dan dikenal masyarakat daerah berjuluk Kota Patriot ini. Maka dai itu, untuk mengetahui hal ini, perlu tunggu hasil surveinya.
“Pada dasarnya, dan harapan kami seluruh kader, bisa tetap bersatu untuk kemajuan Partai Golkar di Kota Bekasi. Dan selanjutnya, dapat melaksanakan Musda ke-V segera, agar roda organisasi partai ini, dapat bersiap menghadapi Pemilu 2024,” bebernya.
Sementara pengamat politik sekaligus Dosen Fisip Unisma 45, Adi Susila mengungkapkan, jika persoalan di Partai Golkar Kota Bekasi yang terjadi, hingga belum juga melaksanakan Musda ke-V, tinggal mengembalikannya kepada aturan AD/ART partainya.
“Sebetulnya, setiap parpol itu punya AD/ART. Jadi, kalaupun ada persoalan terkait perbedaan pendapat, ya kembalikan saja ke aturan AD/ART partainya. Simple sebenarnya, kalau untuk penyelesaian masalah di partai,” tutur Adi.
Dia pun menilai, bahwa Partai Golkar secara nasional, merupakan salah satu contoh yang baik, terkait proses kaderisasinya, karena dari beberapa parpol tertua di Indonesia, mereka (Golkar) itu adalah parpol yang tidak bergantung pada satu nama tokoh, seperti PDI Perjuangan, itu ada Megawati, dan Demokrat ada SBY, serta yang lainnya.
“Saya rasa, untuk di nasional, itu Partai Golkar sudah menjadi contoh yang baik, karena tidak pernah bergantung dengan satu tokoh, tentu ini menjadi bukti kalau kaderisasi di partai ini, sudah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, saya menilai, dinamika di Partai Golkar Kota Bekasi, bisa menjadikan partai di pusat, sebagai contoh, dan kembalikan masalah itu ke AD/ART partai,” saran Adi. (mhf)
