RADARBEKASI.ID, JAKARTA-Kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Bekasi tadi malam (26/10) yang biasanya diisi pengajian, riuh. KH Salimin Dani kedatangan tamu anggota DPR RI H Mahfuz Abdurrahman dalam rangka reses.
Mahfudz didampingi Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara yang juga sedang sosialisasi program PKS di tengah masyarakat. Agenda pengajian pun berubah menjadi dialog antara dua tokoh ini dengan jamaah.
Lazimnya ketika rakyat bertemu wakilnya, banyak hal disampaikan. Ada yang berupa keluhan, usulan dan bahkan kritikan. Satu di antara usulan itu adalah tentang belum adanya SMA dan SMK di Medan Satria.
“Kami punya lahannya, kami siap SDMnya, tapi kami perlu mendapat bantuan gedungnya,” kata seorang pengusul.
Di Jawa Barat, urusan penyelenggaraan SMK, SMA dan SLB memang menjadi wewenang Pemprov Jawa Barat. Dan ini disampaikan warga karena ada Heri Koswara yang anggota DPRD Provinsi dalam pertemuan itu.
“Silakan siapkan saja usulannya. Sebagai anggota DPRD Provinsi, akan dipelajari kemungkinannya untuk dibangunkan sebagai ruang sekolah baru,” kata Heri Koswara.
Kepada Mahfuz Abdurrahman, pernyataan terlontar lebih pada kegesitan PKS sebagai satu-satunya partai oposisi saat ini. Seorang penanya menyayangkan sikap PKS yang kurang gesit dalam memperjuangkan penegakan hukum.
Mahfuz menyadari masih banyak masukan rakyat kepada PKS. Namun apa yang dilakukanya saat ini sesungguhnya sudah optimal, namun mengapa dampak dan pengaruhnya masih belum terasa, semata-mata karena PKS masih sendirian di jalan oposisi ini.
Selain itu, oposisi yang dipilih PKS adalah oposisi yang konstruktif. “Kita memberikan kritik keras, kalau perlu menolak sesuatu yang dianggap tidak baik. Tapi tetap dengan bahasa yang santun. Sementara program pemerintah yang baik, PKS tetap bias mendukungnya,” kata Mahfuz menjelaskan.
Kelak kalau PKS memiliki suara lebih banyak lagi, apalagi menjadi mayoritas di parlemen, tentu persoalannya menjadi lain.
“Karena itu, dalam silaturrahmi ini, Mahfuz mengatakan, tanggungjawab kita semua untuk membesarkan PKS,” katanya jelas.
Sebagai penanya pertama, KH Abdul Kodir Aka memberi gambaran betapa PKS punya tugas mulia, khususnya yang ada di Kota Bekasi.
Menurut Aka, di Cirebon ada perda mengharuskan seorang siswa belajar di dua jalur. Lulus dari SD, SMP atau SMA, dia memiliki ijazah madrasah juga. Karena mereka belajar juga di madrasah pada jenjang-jenjang yang setara.
“Ini tugas legislasi teman-teman di dewan, melahirkan perda yang berpihak pada keislaman,” katanya.
Menjawab hal ini Herikoswara mencatatnya sebagai masukan. Masukan-masukan seperti ini perlu terus diberikan rakyat ke para anggota dewan. Karena dewan memungkinkan untuk melahirkan perda yang disebutnya perda inisiatif.
Pada tahun 2013 DPRD Kota Bekasi, saat Heri Koswara duduk di Komisi D DPRDKota Bekasi, melahirkan perda inisiatif ini tentang pendidikan. Antara lain tentang aturan anak SMP memakai celana panjang (siswa) dan rok panjang (siswi).
Ada juga tentang kewajiban guru di sekolah sebelum memulai mengajar (KBM) membukanya dengan qiroah quran dan doa-doa. “Ini juga produk perda di Kota Bekasi di masa saya ada di dalamya,” kata Herkos. Karena itu, Herkos minta kepada masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan usulah pembuatan perda inisiatif ini ke dewan.
Silaturrahmi anggota DPR dan DPRD kepada ulama dan jamaahnya memang terasa sangat efektif malam ini. Silaturrahminya sangat cair. Diawali sholat magrib berjamaah, lalu menggelar dialog dan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Sepanjang acara, pertemuan didominasi oleh pertanyaan dan penyampaian aspirasi rakyat kepada wakilnya. Asyik. (zar)
