Berita Bekasi Nomor Satu

Kaji Progres Transpatriot

ILUSTRASI: Penumpang ketika menaiki bus Transpatriot di Terminal Bekasi, belum lama ini. Transpatriot berpeluang jadi transportasi pengumpan LRT. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Transpatriot sebagai moda transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menjadi salah satu yang memungkinkan menjadi transportasi pengumpan bagi calon penumpang Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek).

Puluhan unit bus yang saat ini tersedia disebut dalam kondisi baik dan siap beroperasi. Namun, perbaikan untuk memaksimalkan jumlah penumpang musti dilakukan, Dinas Perhubungan (Dishub) selama ini dinilai gagal menarik masyarakat kepada Transpatriot.

Setelah muncul kabar operasional LRT dimulai pertengahan tahun mendatang, Dishub saat ini tengah mengkaji kemungkinan Transpatriot sebagai salah satu moda transportasi yang akan digunakan untuk mensukseskan operasional LRT. Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) menyebut integrasi ini bisa membawa dampak baik, diantaranya peningkatan jumlah penumpang yang diangkut.

Kepala Divisi Transpatriot PDMP, Sindula Gunawangsa menyebut bahwa Transpatriot tidak bisa bertahan dengan sisa satu rute dan 9 unit bus yang beroperasi saat ini.

Termasuk pengembangan rute jika telah terintegrasi dengan LRT, saat ini pihaknya menunggu informasi dari Dishub Kota Bekasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rute dan jumlah armada yang akan beroperasi.

“Kalau misalnya LRT sudah jalan tentunya itu juga potensi penumpangnya kita harapkan bagus. Memang dari awal kita ingin arahkan itu bagian dari kita,” kata Sindula.

Perjalanan awal Transpatriot bergerak dengan 29 unit bus, total memiliki tiga rute. Dengan sisa rute dan unit yang saat ini beroperasi, maksimal hanya seribu penumpang yang diangkut dalam satu hari.

Dibutuhkan rute lebih gemuk untuk meningkatkan pendapatan. Puluhan unit bus yang saat ini tidak dioperasikan diklaim dalam kondisi baik, armada bus siap jika dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

“Busnya masih sangat baik, jadi kalau nanti kita ada tambahan koridor, kita tinggal merelokasi saja dari koridor satu, dua, dan tiga untuk memenuhi koridor feeder itu. Pada prinsipnya tidak ada masalah,” tambahnya.

Salah satu yang ingin dituju dari sisi bisnis bisa mencapai titik impas atau Break Event Point (BEP). Selama 20 unit dan 2 rute tidak lagi beroperasi sejak pandemi, BEP tidak mungkin dicapai.

Hitung-hitungannya, dengan tarif Rp4 ribu, untuk mencapai BEP dibutuhkan lima ribu penumpang setiap hari diangkut oleh Transpatriot. Atau menaikkan tarif bus menjadi Rp16 ribu, pilihan ini tidak mungkin diambil, penumpang diperkirakan hilang dengan harga relatif tinggi.

Situasi ini juga membuat biaya operasional masih harus dibantu oleh pemerintah melalui subsidi, meski banyak pihak yang berpendapat operasional Transpatriot tidak layak untuk dilanjutkan operasionalnya. Sindula menilai bahwa pemerintah musti tetap hadir menyediakan transportasi publik yang terjangkau.

“Kemudian kalau jumlah penumpangnya diperkirakan bisa tiga ribu per hari, agak masuk akal untuk menjalankan ini,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim menyebut bahwa sebelum membicarakan integrasi antara Transpatriot dengan LRT, maka usaha untuk memaksimalkan jumlah penumpang yang selama ini sudah berjalan musti diperbaiki.

Arif menyoroti tajam sosialisasi oleh Dishub Kota Bekasi sehingga tidak banyak masyarakat tahu keberadaan bus, rute, hingga halte transpatriot. Sosialisasi tidak berlanjut, hanya diawal-awal operasional Transpatriot.

“Ini harus diupayakan dulu untuk mensosialisasikan terhadap masyarakatnya, via iklan, media, himbauan. Bagaimana kita mau berhasil kalau nanti LRTnya sudah trail, kalau dinas perhubungan sendiri masih diam ditempat,” paparnya.

Operasional LRT diperkirakan tidak akan memberi dampak jika tidak banyak masyarakat yang tahu keberadaan, manfaat layanan, hingga rute transpatriot.

Lebih dalam, Arif menyoroti kepala dinas perhubungan yang dinilai gagal dengan Transpatriot saat ini. Rencananya, komisi dua akan kembali memanggil Dishub Kota Bekasi untuk mengkaji lebih dalam progres dari Transpatriot. “Ini nanti akan dikaji lagi nih, kita panggil lagi Dishubnya,” tukasnya.

Termasuk mengenai besaran subsidi untuk operasional Transpatriot, menurutnya besaran subsidi yang diajukan tahun 2020, 2021, dan 2022 masih sama. Disisi lain, jumlah rute dan unit bus yang beroperasi saat ini berkurang. (sur).