RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 yang diusulkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar menuai kecaman. Sejumlah tokoh menolak usulan Cak Imin karena dinilai mencederai demokrasi yang sudah dibangun.
Penolakan paling keras disuarakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono. Pria yang akrab disapa AHY itu secara tegas menolak usulan penundaan pemilu.
“Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata AHY dalam siaran persnya, Minggu (27/2).
Hal yang sama ditegaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa partainya lahir dari semangat reformasi. Karena itu, ia tegas menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai melanggar konstitusi.
“Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka Nasdem akan berada paling depan (mematuhi aturan),” ujar Surya lewat keterangan resminya, Selasa (1/3).
Terkait ramainya penolakan ini, Muhaimin Iskandar mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 hanya sebatas usulan.
“Ini usulan saya. Soal keberhasilan, soal nanti bagaimana, semua kembali kepada Ketua Umum Partai,” kata Muhaimin usai menghadiri deklarasi dirinya sebagai calon presiden yang digelar Alumni Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, penundaan pesta demokrasi lima tahunan sekali di Indonesia itu hanya sebatas usulan, sementara penentu keputusan terkait usulan tersebut adai di Presiden Joko Widodo.
“Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo),” jelasnya.
Apabila tidak ada respons dari Istana Kepresidenan terkait usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 tersebut, Muhaimin kembali mengatakan semua keputusan dikembalikan ke Pemerintah maupun pimpinan parpol. “Yah terserah saja, namanya saja usul,” tukasnya.
Senada dengan Cak Imin, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 baru sebatas wacana atau percakapan di media dan bukan melalui proses politik di lembaga legislatif.
“Itu baru wacana di media, bukan melalui proses politik di DPR atau MPR. Karena itu, tidak perlu ditanggapi; kecuali apabila ada proses politik, maka baru ada tanggapan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa.
Menurut dia, apabila penundaan itu sudah sampai ke proses politik, maka Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap secara langsung kepada masyarakat.
Konsolidasi internal Partai Gerindra dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024, tambahnya, tetap berjalan sesuai jadwal yang telah disusun.
“Kalau konsolidasi partai memang berjalan terus, meskipun ada isu ini (penundaan) atau tidak, kami sudah ada time table yang harus diikuti,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengatakan rencana deklarasi pemenangan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) juga belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya.
Partai Gerindra akan menggelar rapat internal untuk memutuskan waktu deklarasi tersebut dan akan disampaikan kepada masyarakat, kata Dasco. (wsa)
