RADARBEKASI.ID, BEKASI -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai anggaran reses yang diberikan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang diperuntukkan menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Ya, setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat diberikan anggaran Rp 113 juta, untuk melaksanakan reses.
Anggota DPRD Jawa Barat, Irpan Haeroni mengatakan, anggaran untuk reses bagi anggota DPRD Provinsi sebesar Rp 113 juta, delapan titik pertemuan, dengan rincian untuk biaya makan, sewa gedung, dan segala macem. Menurutnya, setiap satu titik menghabiskan sekitar Rp 6 sampai Rp 8 juta. Oleh karena itu dirinya menilai, anggaran tersebut tidak mencukupi.
“Delapan titik itu Rp 113 juta, itu udah gaji pendamping dan segala macam. Ya kuranglah, bisa di bayangin nggak delapan titik. Kita ngusulin supaya ditambah juga nggak bisa, karena harus ke Kemendagri,” ujarnya usai melaksanakan reses di Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Senin (7/3).
Dalam satu tahun, reses dilakukan sebanyak tiga kali. Artinya, dalam satu tahun setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mendapat anggaran Rp 339,000,000. Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, setiap melakukan reses harus ada kontribusi ketika menemui konstituen. Idealnya kata dia, satu pertemuan Rp 20 sampai Rp 30 juta.
“Kan kita harus ada kontribusi ketika menemui konstituen, kalau cuma segitu ya kurang. Idealnya satu pertemuan mungkin Rp 20 sampai Rp 30 juta biar lebih leluasa. Satu tahun itu tiga kali reses, kita selalu dimonitoring, jadi enggak bisa tidak dilaksanakan,” ungkapnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, anggaran reses di satu titik sekitar sekitar Rp 7 juta, untuk biaya makan minum, sewa tenda, dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaan reses ini kata Nuh, ada dapil yang jaraknya jauh-jauh.
“Kadang-kadang Dapil itu ada yang jauh-jauh seperti di Dapil 5, sampai ke Muara Gembong. Kalau penyelenggaraannya di Sukatani, ya buat mereka (peserta reses) cukup jauh, artinya dewan ini kadang-kadang ingin menghibur. Bagaimana menghiburnya, minimal memberikan ongkos,” ucapnya.
Untuk memberikan ongkos itu dirinya mengaku, setiap anggota DPRD harus mengeluarkan dari koceknya sendiri. Karena memang anggaran yang diberikan tidak mencukupi, sementara anggota DPRD rata-rata mengeluarkan sekitar Rp 15 juta, setiap titiknya (reses).
“Sering kali anggota dewan mengeluarkan dari koceknya masing-masing. Karena nggak cukup kalau dari situ (anggaran reses),” ungkapnya.
Mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, dalam pelaksanaan reses setiap anggota DPRD boleh memilih, misalkan mau satu titik atau lebih. Namun apabila lebih satu titik, anggaran yang ditambah hanya makan minum saja.
“Masing-masing dewan bisa memilih, mau satu atau tiga titik. Tapi tetap yang dibayar oleh sekretariat hanya satu titik saja. Selebihnya hanya ditambah makan dan minum saja,” katanya. (pra)
