RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh, menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, untuk membahas kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan lain sebagainya.
Sebab, dengan adanya kenaikan harga tersebut, akan menurun kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Dalam kondisi seperti sekarang, harus dilakukan antisipasi kenaikan-kenaikan harga bahan pokok. Sebab, ini merupakan imbas kebijakan yang salah dari pusat ke daerah,” ujar Nuh.
Kata dia, untuk mendapatkan minyak goreng saja, warga Kabupaten Bekasi harus antri dan berdesak-desakan. Hal itu mengingat, selain harga yang naik, barangnya juga langka. Bahkan, harga kebutuhan pokok lainnya sudah mulai ikut merangkak naik, seperti gas elpiji, cabai, dan lain sebagainya.
“Intinya, Forkopimda harus melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi dan meminimalisir kenaikan harga bahan pokok di Kabupaten Bekasi,” beber Nuh.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, akan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
“Dampaknya, kualitas hidup akan menurun, yang biasanya makan beras dimana kualitasnya bagus, akan beralih ke beras yang murah (pera). Kemudian, uang jajan anak-anak akan dikurangi, serta tergerus kebutuhan yang lain,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, perihal kenaikan bahan-bahan komoditas, sudah mendengarnya, apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan.
“Saya berharap kepada para ibu-ibu rumah tangga, menjelang bulan Ramadan ini, jangan memborong kebutuhan pokok, dan biasa saja, supaya harga-harga tidak naik,” imbuhnya.
Ia memastikan, pemerintah akan mengantisipasi kenaikan bahan komoditas. Kata Uu, pemerintah secepat mungkin mengantisipasi apa pun yang menjadi kebutuhan masyarakat. (pra)
