RADARBEKASI.ID, BEKASI – Warga Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, membuatkan akses jalan menuju kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas, yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga setempat.
Kemudian, perbaikan jalan yang masih tanah dan bebatuan, diharapkan ada perhatian dari pemerintah.
“Jujur, kami merasa prihatin dengan kondisi jalan yang rusak, dan belum terhubung dengan kawasan industri. Sebab, perkampungan di sekitar Lippo Cikarang atau Jababeka, sekarang sudah ramai orang buka usaha, berjualan, banyak rumah kos setelah akses jalan terbuka. Ekonomi tumbuh dan berkembang. Ini yang belum kami rasakan,” ujar Kepala Desa Sukamukti, Samid.
Dia meyakini, apabila akses jalan menuju kawasan industri dibuka, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan, sebab koneksi antar wilayah menjadi salah satu penunjang utama bergeraknya roda perekonomian.
Samid mengaku, permintaan warga itu sudah disampaikannya dalam beberapa kesempatan, baik saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun di agenda reses anggota legislatif.
“Kalau memang dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum bisa diakomodir, paling tidak Pemkab Bekasi, dapat memfasilitasi kepada pihak pengelola industri, untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Camat Bojongmangu, Agung menyampaikan, seluruh aspirasi masyarakat saat Musrenbang, menjadi salah satu prioritas di tingkat kecamatan.
“Kondisi jalannya memang cukup memprihatinkan, namun sebagian jalan juga sudah ada yang diperbaiki. Kemungkinan, dilaksanakan secara bertahap, dan kalau pembukaan akses ke kawasan industri, kami akan upayakan dan menyampaikan saat mengikuti rapat di tingkat Kabupaten Bekasi,” janji Agung.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Nur menuturkan, adanya permohonan atau aspirasi masyarakat itu, akan diupayakan supaya dapat terealisasi.
“Dinas teknis bidang infrastruktur, merupakan mitra kami, dan supaya wilayah selatan atau khususnya Bojongmangu, bisa lebih diperhatikan,” tuturnya.
Kemudian, pihaknya juga akan mendorong ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) selaku koordinator program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk dapat menekan secara aturan kepada pihak swasta dalam membangun infrastruktur.
“Kami akan mendorong Bappeda, untuk melibatkan pihak swasta, turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, keberadaan kawasan industri harus dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” terang Cecep. (and)
