Berita UtamaPolitik

PAN Tetap Tak Masuk Koalisi

Radarbekasi.id – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bekasi membantah kalau Zulkfili Hasan, ketua terpilih DPP PAN, akan membawa PAN masuk ke dalam koalisi Pemerintahan. Anggapan itu muncul setelah pria yang akrab disapa Zulhas ini mengucapkan terima kasih pada Presiden Joko Widodo usai Kongres beberapa waktu lalu.

Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarulah mengatakan, ucapan terima kasih Zulhas kepada pemerintah itu merupakan hal yang lumrah. Bukan berarti, lanjut dia, Zulhas hendak membawa PAN berkoalisi dengan pemerintah.

”Kalau ke pemerintahan mau apa lagi ?. Kursi kabinet sudah habis. Kita mau dapat apa?. Kalau orang ngucapin terima kasih kepada pemerintah, kan enggak salah,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi belum lama ini.

Menurutnya, komunikasi antarpartai itu harus terus dilakukan. Baik ke partai oposisi maupun ke partai penguasa. Kendati demikian, bukan berarti PAN akan masuk ke koalisi pemerintah.

”Intinya kan kabinet juga belum terbentuk, karena sampai sekarang itu baru ada ketua terpilih dan ketua MPP, kepengurusan yang lainnya belum dibentuk. Kalau kita mau menjalin komunikasi ke partai penguasa maupun oposisi itu harus kita lakukan,” tuturnya.

Dirinya menuturkan, segala keputusan di internal PAN bersifat kolektif kolegial dan diambil dalam keputusan rapat. ”Kalau pun nanti hasilnya seperti apa itu hasil rapat, bukan hasil perorangan. Karena kita itu punya mekanisme organisasi, segala sesuatunya harus diputuskan bersama,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengharapkan, saat ini oposisi harus lebih kuat. Karena terdapat sejumlah isu besar yang belum tuntas. Seperti tenaga kerja asing, Jiwasraya dan BPJS.

”Paling tidak kalau PKS melihatnya rakyat ini perlu dibela. Bukan berarti PKS merasa jumawa sendirian. Kita mengharapkan pihak oposisi menguat, supaya balancing-nya agak cukup, agar rakyat ada yang ngebelain (membela), karena ada beberapa hal yang menjadi isu besar yang belum selesai,” tuturnya.
Menurutnya, apabila semua partai merapat ke pemerintahan maka sudah tidak ada lagi partai kritis untuk mengawal pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. (pra)

Tags
Close