Bekasi

Tunjangan dan Gaji ASN Bakal Dipotong

Bantu Penanganan Covid 19

Walikota Bekasi Rahmat Effendi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengkaji potongan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan sesuai dengan himbauan Gubernur Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu untuk membantu penanganan Covid-19.

Selain itu, kebijakan yang akan dilakukan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini, sebanyak satu juta penduduk akan mendapatkan bantuan tunai dan pangan Rp500 ribu dari pemerintah provins, 32.800 Kepala Keluarga (KK) diantaranya ada di Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkapkan sepanjang dilakukan untuk membantu penanganan Covid-19 ini, tidak ada masalah untuk memotong gaji ASN. Di amengaku akan melihat perkembangan wabah Covid-19 selama sepekan ini. Jika tak kunjung membaik, bahkan penyebaran di kota-kota satelit menyerupai Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, kebijakan itu tidak mustahil dilakukan, terlebih sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat.

“Kalo lihat kemampuan kita kan menurun, mau narik pajak gak bisa, hotel kosong, dana dari pusat pun kecuali dari pendidikan dan kesehatan disuruh setop semua. Kita gak akan bisa belanja, kalo beban pengeluarannya masih besar tapi pendapatannya gak ada. Bukan hanya gaji, tapi tunjangan-tunjangan yang lain,” terang Rahmat, Selasa (31/3).

Formulasi besaran potongan gaji ASN tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah, masih akan dikaji lebih lanjut. Dalam kesempatan itu, Rahmat menegaskan tidak ada penutupan akses jalan di wilayahnya, melainkan sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, yakni karantina wilayah, hanya sampai teritorial wilayah kecamatan.

Kemarin, pihaknya telah melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat terkait dengan bantuan tunai dan pangan untuk masyarakat Kota Bakasi. Total jumlah warga yang terdata berhak menerima bantuan tersebut 106 ribu KK, alokasi untuk kota Bekasi diakui kurang, dimana angka dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 32.800 KK saja.

Opsi yang sedang dipertimbangkan untuk diambil yakni penyerahan bantuan tunai dan pangan tersebut secara bergantian, dari tiga puluh ribu KK ke tiga puluh ribu KK yang lain. Belum diketahui secara pasti kapan bantuan tersebut mulai diserahkan.

“Hari ini kita bikin surat sudah ke gubernur, dia cuma ada 32.800 KK (untuk Kota Bekasi), sementara kita ada 106 ribu, kan masih kurang. Kita lagi berpikir apakah nanti yang bulan ini dapet, besok nggak, kita lagi berpikir,” lanjut Rahmat.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied tidak setuju dengan pemotongan gaji untuk ASN. Ia menilai masih ada solusi yang bisa diambil, salah satunya dengan melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik ditingkat provinsi maupun kota yang telah disusun.

“Nggak dipotong aja sudah susah apalagi dipotong. Itu bukan solusi, solusinya adalah bagaimana strategi manajemen proses penganggarannya yang bisa dialihkan kemana-mana. Masa anggaran (dari provinsi) ke kota Bekasi yang Rp5,8 triliun kan masih bisa diotak-atik,” tegas Muin.

Muin berharap pos-pos anggaran yang sudah ada bisa digeser, terutama beberapa pos anggaran yang disebut harus ditinjau kembali. Salah satunya, adalah pos untuk pembayaran tunda bayar Rp150 Milyar untuk tidak dianggarkan pada tahun ini.

Pos anggaran tersebut bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19, guna mengantisipasi jika terjadi keadaan luar biasa. Terlebih jika diambil opsi Lockdown, maka pemerintah berkewajiban memberikan subsidi bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Sehingga kita mengharap ada pertemuan sesegera antara DPRD dengan pemerintah kota Bekasi untuk mengantisipasi kondisi sekarang ini, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah apa, dan mengantisipasi jika nanti dianggap kota Bekasi ini sebagai kondisi darurat,” lanjutnya.

Masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus menjadi perhatian penuh pemerintah, diantaranya kelompok pemulung yang berada di lingkungan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Sumur Batu dan Bantargebang. Tidak ada pilihan lain bagi pemulung kecuali keluar rumah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Pemulung tidak bekerja 1-2 hari saja sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka bekerja untuk membeli 2-3 liter beras, sayuran dan lauk pauk, uang jajan anak, dan biaya lainnya. Jika hanya berdiam diri akan menemui kelaparan. Seorang pemulung mengatakan, dari pada kelaparan dan mati lebih baik cari makan meskipun harus mati karena ancaman penyakit,” ungkap Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto.

Bagong menjelaskan berdasarkan data hasil survei pada tahun 2019 lalu, dalam sehari penghasilan buruh sobek dalam satu hari sekira Rp35 sampai Rp50 ribu. Sementara harga sampah campuran Rp800 sampai Rp1000 per kg, per 25 Maret ini turun drastis menjadi Rp600 per kg akibat wabah Covid-19.

Mayoritas penduduk disekitar TPST Bantargebang dan Sumurbatu disebut tukang ojek, buruh sortir, pengais sampah, dan kerja serabutan. Mereka disebut sangat rentan ketahanan pangannya. (Sur)

Close