Metropolis

Waswas CFD Dibuka

TAK TERKONTROL: Warga ketika memadati Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Minggu (21/6) meski agenda Car Free Day (CFD) pekan kemarin belum diberlakukan ditengah pandemi Covid-19. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana membuka kegiatan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan, pada 5 Juli 2020 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Wali Kota Bekasi nomor 6601/762/Dinas LH tertanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tatanan Baru di Kota Bekasi yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Dalam suratnya, Rahmat meminta berbagai instansi kedinasan untuk mempersiapkan agar penyelenggaraan CFD berjalan lancar. Namun, sejumlah pihak menilai kegiatan itu sangat beresiko terjadinya tambahan klaster baru Covid-19. Pasalnya, penyebaran virus tersebut hingga saat ini masih terjadi. Bahkan di tingkat nasional, angkanya naik signifikan.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyatakan, sebaiknya Pemkot bekasi tidak terburu-buru membuka CFD. Sebab bagaimana pun kegiatan bakal berdampak dengan adanya kasus atau klaster baru Covid-19 di wilayah tersebut.

“Kebijakan Pemkot Bekasi itu jelas jadi tanda tanya besar, dan kenapa mereka tak belajar dari kasus di DKI Jakarta yang kini berdampak adanya tambahan klaster baru. Terlebih, saat ini saja rapat-rapat di Hotel yang merupakan lingkup terkecil saja masih tidak boleh, kok ini malah yang lingkup besar seperti CFD digelar,” ketus Miko saat di konfirmasi Radar Bekasi, Kamis (25/6).

Dia menegaskan, kegiatan CFD di saat ini masih sangat terlarang, apalagi sekarang di Kota Bekasi juga statusnya masih kuning. Hal itu mesti dipertimbangkan Pemkot dalam membuat kebijakan tersebut.

“Kasus Covid-19 sekarang ini masih tinggi, dan termasuk Kota Bekasi yang berstatus kuning dengan kondisi yang ada besar kemungkinan jadi merah, dan potensi itu bisa terjadi karena banyak kasus yang tidak terdeteksi dan dapat berpotensi menyebarkan virus kepada yang lain. Jangan kan kuning, hijau saja kami tak sarankan untuk diadakan CFD. Jadi, menurut saya paling aman itu dilakukan nanti setelah ada vaksin,” tegasnya.

“Intinya, kalau melihat urgensinya itu tak ada. Kecuali terkait perekonomian besar mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau untuk CFD tak ada sama sekali. Jadi, saya tak sepakat jika CFD dilaksanakan karena dampaknya sangat rentan terjadinya penambahan klaster baru,” tutupnya.

Salah seorang warga Arenjaya, Ginanjar (38) mengaku tidak akan mengikuti CFD di Jalan A Yani pada minggu depan meskipun sudah sudah dibuka. Pria yang mengaku setiap pekan selalu ke area CFD sebelum adanya pandemic ini merasa khawatir dengan penyebaran Covid -19.

“Sepertinya nggak dulu deh, masih was-was. Lebih baik olahraga di sekitar rumah saja. Lihat saja yang di DKI Jakarta kemarin, akhirnya ditutup kan sudah tidak dibolehkan lagi,” tegasnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi, Kamaludin Askar mengaku tidak punya wewenang melarangnya. Yang terpenting, Pemkot bisa memastikan agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan pengunjung pun harus dipastikan taat dan patuh.

“Kegiatan apapun di masa saat ini yang datangkan kerumunan orang itu, termasuk CFD potensi rawan penyebaran Covid-19 tinggi. Oleh sebab itu, untuk protokol kesehatan wajib diterapkan, agar potensi penyebaran tak terjadi. Dan kalau terkait melarang atau tidak, hal itu bukan wewenang tapi yang jelas selama protokol kesehatan ditaati dan dipatuhi ya gak masalah,” kata Kamal saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Kamis (25/6).

Kamal berharap, kebijkan pelaksanaan CFD ini tak dilakukan seperti di DKI Jakarta. Menurutnya, CFD di Jakarta itu sama sekali tidak jalankan protokol kesehatan, bahkan terjadi pembiaran masyarakat untuk tidak patuh dan taat terkait aturan tersebut. Mulai dari tak pakai masker dan berkerumun.

“Pastikan tidak ada masyarakat yang berbondong-bondong atau berkerumun, perketat pembatasan pengunjung di pintu masuk. Intinya, dimana saja tempatnya potensi kerawanan penyebaran Covid-19 itu pasti tinggi kalau tidak patuhi standar dari aturan yang berlaku,” sambungnya.

Menurutnya, CFD itu juga identik dengan jajanan PKL sehingga perlu disampaikan kepada pedagang untuk juga wajib taat dan patuh dengan protokol kesehatan. Sementara itu, bagi pengunjung pun diminta untuk bedakan keadaan sekarang dengan sebelumnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mengaku tak keberatan soal kebijakan dari pemerintah terkait CFD. Jika dilihat dari kasus Covid-19 di Kota Bekasi juga angkanya terus mengalami penurunan. Tapi, untuk dapat memastikan tidak terjadinya lonjakan kasus, penerapan pembatasan di dalam pelaksanaan CFD harus betul-betul dijalankan.

“Sesuai aturan kan memang ada pembatasan, jadi tinggal dilakukan serius oleh setiap petugas yang ada untuk pengawasan dan pemantauan di lokasi, seperti pembatasan pintu masuk dan pengujung, serta untuk mengontrol itu semua perlu juga ada pendataan siapa saja yang datang, termasuk beri tanda bagi mereka yang datang (stiker), sehingga bisa mengontrol sesuai kapasitasnya,” ungkap Choiruman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/6).

Terpenting juga, diakui politikus PKS ini, dia pun mendorong dalam setiap kebijakan yang ada itu pemkot juga perlu menyampaikan data aktual kasus Covid-19 secara transparan dan update, sehingga dengan begitu tak timbul pertanyaan dari masyarakat soal kebijakan yang di buat tersebut. Dengan demikian, lanjut dia, data itu pun bisa jadi untuk masyarakat mengukur diri terhadap keadaan yang terjadi sebenarnya, dan tahu dasar kebijakan dari pemerintah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, pelaksanaan nanti bakal dievaluasi. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kemudian dampak CFD itu terhadap terjadinya klaster yang baru.

“Jadi, CFD ini akan kita evaluasi apa implikasinya dengan terjadi kluster yang baru. Tapi, kita optimis karena di beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan belum menunjukan ada tambahan kluster baru. Ga usah susah-susahlah, misalnya pasar kita dibandingkan dengan Jakarta, kalau pasar Jakarta sempat ada yang kemudian pedagangnya positif, sedangkan kita kan ga ada,” katanya.

Saat ditanya mengenai urgensi dari kegiatan CFD itu, diakui Tri, hal ini dilakukan karena ingin membuat bahagia masyarakat, sehingga hal ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas warga semakin kuat. “Jadi, filosofinya itu karena masyarakat itu harus dibuat bahagia, sehingga imuniloginya menjadi kuat. Sekarang masyarakat butuh hiburan, apresiasi, tempat dia berolahraga, tempat kegiatan di luar rumah dan murah. Dan itu, salah satunya dengan kegiatan CFD,” jelasnya.

“Jika masyarakatnya bahagia, mereka butuh berolahraga. Semogha mereka pun sehat, apalagi kemudian kena sinar matahari. Jangan berfikir karena kita pengen mengejar ekonomi di situ, tetapi sebetulnya ingin masyarakat bahagia dan berolahraga,” tambahnya.

Dia memastikan protokol kesehatan akan dipatuhi. ”Semua akan diatur baik pengunjung ataupun pedagang PKL, selain itu wajib masker, dilarang untuk berkerumun, dan jumlah pengunjung juga dibatasi. Dan nantinya, kegiatan bakal dijaga ketat sejumlah personil dari dinas-dinas terkait,” tandasnya. (mhf)

 

Aturan CFD Kota Bekasi

  • Pengunjung wajib menggunakan masker
  • Pengunjung wajib menjaga jarak dan patuh protokol kesehatan
  • Pengunjung tidak berkerumun
  • Pedagang kaki lima diminta menjaga jarak
  • Tidak diperkenankan untuk wanita hamil
  • Batas usia maksimal 60 tahun dan minimal 9 tahun

Petugas Disiagakan

  • Satpol PP : 200 personil
  • Dishub : 30 Personil
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Lingkungan Hidup

Tempat Pelaksanaan

  • Sepanjang Jl. A. Yani Bekasi Selatan Kota Bekasi

Waktu Pelaksanaan

  • Pukul : 06.00 s/d 08.30 WIB

Related Articles

Back to top button