RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengaku, diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyerahkan dua nama hasil rekomendasi dari partai koalisi dalam proses Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Bekasi. Hal itu dinilai, sesuai dengan hasil rapat fasilitasi yang berlangsung di Kemendagri.
Dalam hal ini, Eka yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, tidak mau berbicara banyak mengenai langkah yang dilakukan oleh partai koalisi. Pasalnya, salah satu alasan yang mengganjal proses Pilwabup, belum adanya kesamaan rekomendasi dari ke empat partai koalisi.
“Mengenai Pilwabup sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Barat, dan saya hanya ditugaskan untuk menyerahkan nama yang diserahkan oleh partai koalisi,” tuturnya kepada Radar Bekasi, usai mengikuti Hari Jadi ke-70 Kabupaten Bekasi, Sabtu (15/8).
Menyikapi hal itu, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarulah menyampaikan, dalam persoalan Pilwabup ini, bupati, yang juga sebagai Ketua DPD Golkar, tidak hanya sebatas menunggu. Sebab, yang masih menjadi persoalan ada di internal partainya sendiri (Golkar,Red). Sehingga, bupati sebagai ketua partai seharusnya mengumpulkan kadernya agar bisa satu suara.
“Sebagai ketua partai dan pimpinan koalisi, dia (Eka) tidak hanya menunggu. Apa lagi yang mau diusung sebagai wabup, semuanya kader Golkar,” ucapnya.
Roy menjelaskan, sekarang partai koalisi ini ada empat, Golkar, PAN, Nasdem, dan Hanura. Kemudian yang diusung oleh PAN, kader Golkar, termasuk yang diusung oleh Hanura kader Golkar, dan untuk Nasdem akan ikut rekomendasi mayoritas. Seharusnya, yang memiliki inisiatif mengumpulkan partai koalisi adalah Partai Golkar.
“Kenapa Golkarnya jadi ribet sendiri, semua itu dari Golkar, termasuk bupati, masa ngurus kader sendiri tidak bisa?. Kalau satu partai saja enggak bisa duduk bareng, bagaimana ngurusin partai koalisi,” sindir Roy.
Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Rohim Mintrareja mengungkapkan, mengenai rekomendasi wabup Bekasi, yang dikeluarkan oleh DPP Nasdem, bisa mengalami perubahaan. Pasalnya, lanjut Rohim, dari DPP Nasdem sudah sepakat akan mengikuti rekomendasi mayoritas.
“Pokoknya dari DPP Nasdem itu sudah sepakat mengikuti rekomendasi mayoritas dari partai koalisi. Kalau memang Golkar, PAN, dan Hanura, sudah ada kesepakatan, Nasdem akan ikut,” jelasnya.
Untuk diketahui, Kemendagri menyerahkan proses Pilwabup Bekasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan pada saat kelanjutan rapat fasilitasi di Kemendagri, Kamis (13/8) lalu.
Dalam rapat tersebut juga, Pemprov diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk menyelesaikan proses Pilwabup Bekasi. (pra)
