RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD PKS Kabupaten Bekasi menyoal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi yang disebut telah mencapai Rp350 miliar. Pemkab Bekasi dinilai tidak dapat menekan kasus Covid-19 dengan anggaran ratusan miliar tersebut.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bekasi, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.Penggunaan APBD, lanjut dia, menyebabkan sejumlah pembangunan pada 2020 tergeser karena dilakukan refocusing.Sehingga dianggap perlu dilakukan evaluasi langkah penanganan Covid-19 agar dapat menentukan langkah yang tepat dengan anggaran yang ada.

“Ini perlu dievaluasi dulu, bagaimana penanganan covid yang menghabiskan dana sekitar Rp 350 milyar,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (27/9).

Terpisah, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM mengatakan,dirinya tak melihat adanya keseriusan Pemkab Bekasi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus korona.“Saya sangat ingin ada langkah dari pemerintah berkaitan dengan rapid test atau swab test. Coba acak dari setiap desa ada berapa orang yang dilakukan rapid test. Coba itu dilakukan,” katanya, Minggu (27/9).

Menurut Romli, langkah ini perlu diambil Pemkab Bekasi agar kasus positif Covid-19 dapat terdeteksi. “Memang angkanya (kasus positif) akan meningkat, menurut saya tidak masalah. Asalkan bisa ketahuan siapa saja yang terpapar di masyarakat, agar bisa diobatin juga,” ungkapnya.

Menanggapi lonjakan kasus di Kabupaten Bekasi, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah menuturkan, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan covid-19. “Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.(pra)