Bekasi

Kota Bekasi Punya 14 CCTV, Cuma 3 Yang Beroperasi

Ilustrasi: Sebelas dari 14 CCTV di Kota Bekasi rusak.

RADARBEKASI.ID, BEKASI- Program 1.000 Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Bekasi, salah satu bagian dari Konsep Smart City yang rencananya telah disusun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di tahun 2017 lalu. Program ini berjalan seiringan atas pemasangan 1.000 titik WiFi gratis yang juga saat ini belum terealisasi.

Sebelumnya, program 1.000 CCTV ini diungkap Kanit Dikyasa Polres Metro Bekasi Kota, AKP Indira. Dia menyebut, pihaknya berulang kali dorong Pemkot Bekasi realisasikan program tersebut, karena dianggap sangat dibutuhkan sebagai upaya mengantisipasi aksi kejahatan dan kejadian yang terjadi di masyarakat Kota Bekasi.

“Kita setiap saat minta ke Pemkot kelengkapan dan perlengkapan sarana jalan salah satunya CCTV itu terpenuhi, karena program itu jjugauga ada sehingga kami berharap untuk direalisasikan. Coba tanyakan ke Dishub dan PUPR, bantu support ya biar cepat dan saya nanti cek juga, sekaligus bersurat lagi,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, beberapa hari lalu.

Sementara, dari penelusuran Radar Bekasi terkait program 1.000 CCTV di Kota Bekasi, merupakan langkah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dari sejak tahun 2017 silam, seiring adanya rencana dari konsep Smart City yang digaungkan sebelum Pilkada di Kota Bekasi.

Ironisnya, Kepala Diskominfo Kota Bekasi, Hudi Wijayanto mengakui, program pengadaan CCTV sampai saat ini khususnya konsep Smart City tak dianggarkan di tahun 2020. Bahkan, kata dia, kondisi dari CCTV yang terpasang sekarang ini hanya 14 titik saja dan 11 diantaranya itu rusak.

“Tahun 2020 nggak ada anggaran untuk Smart City. Dan untuk CCTV kami punya sebanyak 14 unit, tapi 11 unit dalam kondisi rusak,” ucap Hudi singkat melalui WhatsApp.

Dewan Transportasi Kota Bekasi, Harun Alrasyid mengatakan, kalau CCTV itu merupakan teknologi yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Dan ini merupakan kewajiban Pemkot, untuk terciptanya kondisi tersebut.

“Ketertiban publik atau masyarakat, menjadi kewajiban dari Pemerintah untuk mewujudkannya. Dengan itu, masyarakat pun akan merasa aman dalam menjalani aktivitasnya,” ucap Harun saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (1/11).

Salah satu untuk mewujudkannya, kata Harun, adalah memanfaatkan teknologi CCTV yang bisa dijadikan sebagai alat pantau secara efisien dan efektif dari setiap kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, diakui Harun, hal ini sulit kalau hanya mengandalkan Pemerintah karena modalnya cukup besar.

“Yang jelas, ini tanggungjawab dari Pemerintah. Jadi, karena untuk bisa terlaksana pengadaan CCTV yang harganya sangat mahal, maka dari pemerintah harus dapat mengajak pihak swasta di wilayahnya supaya berkontribusi,” ujarnya.(mhf)

Back to top button