RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) melakukan aksi unjuk menolak adanya audiensi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Senin (16/11).

Mereka, menolak audiensi dengan Asisten Daerah (Asda) Setda Pemkab Bekasi, mewakili Bupati Bekasi.

“Kami menolak audiensi, karena Asda itu tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Bekasi Komisariat Pelita Bangsa, Refangi kepada Radar Bekasi.

Kata dia, pihaknya baru akan mau audiensi langsung bertatap muka dengan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. “Kalau bukan bupati, kami tidak akan mau audiensi. Sebab, apa yang HMI tuntut ini, merupakan program pemerintah daerah,” terangnya.

Karena tidak ada yang dapat memberikan penjelasan terkait keberadaan bupati, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi damai pada, Jumat (20/11).

“Banyak hal yang kami akan sampaikan dan perlu solusi dari seorang kepala daerah. Salah satunya, masalah pendidikan, tingkat pengangguran tinggi, dan masalah sarana prasana pendidikan. Oleh sebab itu, kami mengajak para pemangku kebijakan untuk lebih berpihak kepada masyarakat,” beber Refangi.

Sebelumnya diinformasikan, kegiatan aksi dilakukan karena menyusul akhir pekan lalu, Jumat (14/11), pihaknya telah melakukan aksi damai, namun tidak ada perwakilan dari Pemkab Bekasi untuk menemui pendemo.

Dijelaskan Refangi, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang cukup besar, yang mencapai angka Rp6,35 triliun.

APBD dengan angka yang sangat fantasis, seharusnya mampu digunakan secara maksimal untuk pembangunan daerah. Namun secara implementasi, sampai hari ini masyarakat belum merasakan ada upaya pembenahan yang serius dari pemerintah daerah.

“Kami sama-sama melihat persoalan di Kabupaten Bekasi, cukup kompleks dan kronis stadium empat. Ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah yang sudah diberikan amanah oleh rakyat,” ucapnya.

Menurut Refangi, Kabupaten Bekasi menjadi kota indusri terbesar se-Asia Tenggara dengan tujuh kawasan besar dengan 7.000 perusahaan, seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran yang ada.

Kendati demikian, aktualisasinya masih belum mampu mengurangi angka pengangguran yang ada. 7.000 perusahaan yang ada dengan dana CSR, seharusnya mampu dimanfaatkan untuk “Bekasi Dua Kali Lebih Baik”.

“Tapi kalimat itu hanya mitologi semata, karena belum ada aksi nyata yang dilakukan pemerintah daerah,” sesal Refangi.

Ia menambahkan, belum lagi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang jumlahnya mencapai Rp240 miliar. Pihaknya menilai, kinerja Pemkab Bekasi belum secara maksimal dilakukan kepada masyarakat dan instansi terkait yang membutuhkan.

“Pemkab Bekasi yang saat ini, belum mampu untuk menangani kompleksifitas problem yang ada,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dengan melakukan aksi kembali, supaya para mahasiswa bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada Bupati Bekasi, melalui mimbar bebas dengan menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Jadi, melalui aksi damai ini, kami harap para pemangku jabatan, khususnya bupati bisa menemui para peserta aksi,” harap Refangi. (and)