RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bekasi, saat ini merasa ditinggal oleh DPD Golkar setelah mengantarkan pasangan Nenng Hasanah Yasin dan Eka Supria Atmaja menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2017 lalu.
Seperti diketahui, pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2017 lalu, Golkar berkoalisi dengan PAN, Hanura dan Nasdem,”Koalisi ini hanya sebatas di Pilkada. Karena setelah memegang pemerintahan, kelihatannya kita bukan bagian dari koalisi lagi. Itu yang kita rasakan saat ini,”kata Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarulah.
Dia juga mengaku tidak bisa memastikan jika pada Pilkada mendatanng PAN dan Golkar masih tetap berkoalisi atau sebaliknya. Menurutnya, politik itu dinamis, terlebih sekarang ini partainya sedang membenahi internal, mengingat akan ada Musyawarah Daerah (Musda). “Kalau ini saya belum bisa menjawab, karena yang namanya politik, tidak bisa seperti satu tambah satu harus dua,” ungkapnya.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi saat ini membutuhkan pemimpin yang tegas. Karena banyak persoalan yang belum diselesaikan denghan tuntas,”Kalau saya melihatnya, memang butuh sosok bupati baru. Karena Kabupaten Bekasi butuh pemimpin yang tegas, untuk melakukan pembenahan disana sini, kan sampai saat ini serba enggak jelas. Makanya, Pilkada perlu digelar tahun 2022,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (31/1).
Dia menilai, Kabupaten Bekasi ini kehilangan bupati secara normal, setelah Neneng Hasanah Yasin, tersandung masalah hukum. Artinya, tidak punya bupati pilihan masyarakat. Sebab, bupati yang kini menjabat, bukan pilihan masyarakat pada Pilkada tahun 2017 lalu.”Bupati yang sekarang menjabat ini, bukan dipilih sebagai bupati saat Pilkada lalu. Makanya kita perlu Pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati,” tegas pria yang akrab disapa Roy ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Bapilu DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman mengklaim, bahwa kinerja Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang juga sebagai ketua partainya ini sudah maksimal. Menurutnya, banyak pembangunan yang berhasil diselesaikan hingga saat ini.
Dirinya mencontohkan, salah satunya seperti, pembangunan renovasi Gedung Juang, yang kini sebagai museum. Kemudian, taman terbuka hijau, pematik, dan lain sebagainya. “Ketika ada yang menilai kinerja bupati saat ini belum maksimal. Kita (Golkar) bantah itu, bawasannya Pak Bupati Eka sudah bekerja secara maksimal. Banyak progres-progres pembangunan yang diselesaikan di zaman Pa Eka ini,” tuturnya.
Untuk pelaksanaan Pilkada sendiri, kata Arif, partainya masih menunggu hasil RUU Pemilu, yang kini sedang dibahas oleh DPR RI. Dalam hal ini dirinya menegaskan, nanti hasil pembahasan RUU Pemilu seperti apa, partainya sebagai petahana selalu siap.
“Hasilnya nanti seperti apa, baik Pilkada di 2022 atau 2024, pada dasarnya kita siap. Kita tunggu saja hasil pembahasannya,” tukasnya.
Terkait koalisi, Arif menilai, tidak ada persoalan apa-apa. Walaupun memang, DPD PAN merasa ditinggalkan dan tidak dianggap sebagai koalisi oleh Golkar, setelah memenangkan Pilkada 2017 lalu.
“Enggak dianggapnya seperti apa, kita tidak paham. Kalau kita menganggap baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Misalkan teman-teman koalisi punya pandangan lain, saya enggak paham. Harapan kedepannya kita bisa bergabung (koalisi) lagi,” ungkapnya. (pra)
