RADARBEKASI.ID, BEKASI – Vaksinasi tahap kedua di Kota Bekasi akan dimulai pekan ini. Sasaran penerimanya yakni aparatur pelayan publik atau ASN, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, petugas pariwisata, hotel, restoran, perangkat desa, pejabat transportasi publik, atlet, hingga pekerja media.
Pantauan Radar Bekasi vaksin yang akan digunakan pada tahap dua tiba di Gudang Obat Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Vaksin tiba dengan pengawalan petugas kepolisian sekira pukul 15.00 WIB.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Bekasi, Dezi Syukrawati menyampaikan vaksinasi tahap dua paling cepat dilaksanakan besok, atau selambat-lambatnya awal pekan depan.
Dia meyakinkan kepada masyarakat untuk tidak takut dan ragu menerima vaksin. Sejauh ini tidak ada laporan keluhan atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dari Nakes yang telah menerima suntikan pertama dan kedua.
“Untuk pelaksanaannya, Minggu depan sepertinya sudah dimulai. Hari ini vaksin datang, terus kita akan atur pendistribusiannya,” terangnya.
Jumlah vaksin yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi kemarin sebanyak 5.070 vial. Perbedaannya, jika tahap satu Indeks Penggunaan (IP) setiap vial digunakan untuk memvaksin satu orang, kali ini satu vial untuk 10 orang.
Maka, secara keseluruhan total dosis vaksin yang diterima pada tahap dua ini adalah 50.700 dosis, untuk 25.350 penerima vaksin. Lampiran data yang diterima oleh Dinkes Kota Bekasi sementara ini sekitar 10 ribu penerima vaksin, terdiri dari aparatur pelayan masyarakat di setiap SKPD, TNI, Polri, dan Tokoh Agama, mereka merupakan prioritas vaksinasi pertama pada tahap dua.
“Karena gini, di kita itu sebenarnya cuma tembusan, mereka (setiap instansi) itu harus mengirimkan ke Pusdatin melalui website, jadi kita tujuannya mengontrol mereka,” tambahnya.
Fokus utama lokasi vaksinasi masih di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) yang ditunjuk, setiap sasaran vaksin kelompok petugas pelayan publik datang ke layanan kesehatan membawa keterangan bahwa yang bersangkutan benar bekerja di instansi pelayan publik. Strategi lain tidak menutup kemungkinan akan dilakukan jika penerima vaksin lambat datang ke layanan kesehatan.
Vaksinasi tahap satu bagi Nakes, total yang telah menerima suntikan pertama sampai dengan saat ini sebanyak 13.291 Nakes dari total 14 ribu Nakes yang menerima vaksin. Sementara penerima suntikan kedua tercatat sebanyak 9.673 Nakes, vaksinasi kepada Nakes optimis selesai akhir Februari ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil awal pekan kemarin dalam konferensi pers menyampaikan Nakes yang telah menerima suntikan pertama mencapai 82 persen. Lebih sedikit, Nakes yang telah menerima suntikan ke dua masih diangka 46 persen.
Persiapan pekan ini adalah vaksinasi untuk sasaran prioritas berikutnya di tahap dua. Termasuk lansia, pria yang akrab disapa Kang Emil ini meminta vaksinasi lansia menjadi perhatian. Vaksinasi kepada lansia sementara dilaksanakan pada enam daerah dengan angka kasus tertinggi.
“Jadi mayoritas di Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya, itu akan didahulukan penyuntikan vaksin untuk Lansia,” paparnya.
Untuk memfasilitasi sasaran penerima vaksin Lansia, keterbatasan fisik menjadi perhatian. Rencananya berbekal izin Sri Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilakukan jemput bola menggunakan mobil vaksin.
Sementara itu, Vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Bekasi dilaksanakan awal maret mendatang. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengatakan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan masih berlangsung secara insentif di 92 posko yang telah di siapkan. “Sekarang sudah 85 persen, dari jumlah keseluruhan 10.460 Nakes. Saat ini sekitar 2 ribu Nakes yang belum di vaksinasi,” ujarnya, belum lama ini.
“Kita upayahkan pada awal bulan Maret 2021, kita sudah mulai vaksinasi pelayanan publik, TNI/Polri, ASN, Pedagang Pasar, dan Buruh,” sambungnya.
Dia menjelaskan, untuk penerima vaksinasi pada tahap kedua masih menunggu laporan dari masing-masing instansi. Baik dari TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pedagang Pasar, dan Buruh. Sampai saat ini, untuk para pedagang diperkirakan kurang lebih 6 ribu. Sementara, ASN dan Buruh sekitar 18 ribu.
Sedangkan, untuk sanksi bagi yang menolak diberikan vaksinasi mengikuti Perpes, seperti teguran, pencabutan sosial, dan denda. Namun dirinya memastikan, tidak akan ada yang menolak dilakukan vaksinasi.
“Sanksi untuk yang menolak kita mengikuti Perpes.Tapi harapannya tidak ada, kalau dilihat dari kondisi sekarang, kemungkinan enggam ada yang menolak. Untuk penerimanya vaksinasi masih menunggu laporan dari intansi terkait,” jelasnya
Terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi mengaku mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk jika harus dilaksanakan secara mandiri oleh pelaku usaha dan karyawan. Namun, ia juga menekankan pentingnya kontrol terhadap komersialisasi vaksin jika harus dilakukan secara mandiri.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan program vaksin gotong royong. Program ini belum berjalan lantaran masih ada halangan untuk menjalankan vaksin gotong royong tersebut. Diantaranya adalah kesulitan menemukan vaksin dan penentuan harga vaksin.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi (KPCPEN) telah memberikan penjelasan bahwa vaksin dalam program ini tidak menggunakan vaksin yang sama dengan program vaksinasi geratis pemerintah, program ini juga dikhususkan bagi perusahaan dan karyawan diberikan geratis oleh perusahaan. Jika program ini telah berjalan, sedianya tidak dilakukan menggunakan pendekatan bisnis.
“Maka harus ada satu kontrol dari pemerintah kepada kalangan pembuat vaksin untuk dari segi bisnis dikurangi, anggap saja subsidi,” kata Ketua Kadin Kota Bekasi, Muhammad Gunawan.
Meskipun demikian, Kadin Kota Bekasi mendorong vaksinasi kepada dunia usaha dan pekerja diberikan secara geratis. Diperlukan pendekatan kepada pemerintah sehingga vaksinasi secara massal kepada pengusaha dan karyawan bisa dilakukan.
Dunia usaha terlebih dunia industri dinilai rentan terhadap penularan Covid-19, salah satunya dilatarbelakangi oleh jumlah pekerja cukup besar. Vaksinasi diakui sebagai harapan untuk mengakhiri pandemi, dengan begitu kegiatan bisnis bisa kembali berjalan normal.
“Karena disini harus ada kerjasama sinergis, tidak bisa dunia usaha sendiri, atau pemerintah sendiri, tapi bagaimana bisa bekerjasama dengan baik. Nah program-progtam pemerintah ini harus disesuaikan oleh semua pihak,” tambahnya.
Langkah terdekat yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan dunia usaha mengenai program vaksinasi, ditambah dengan protokol kesehatan selama pandemi. Pihaknya berharap vaksinasi dapat dilakukan secara geratis kepada pelaku usaha dan karyawan.
“Kan sudah diatur oleh undang-undang kalau kesehatan itu haknya masyarakat, ketika menyangkut vaksin itu hak nya masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan,” tukasnya. (sur/pra)
