RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas jenjang SMA/SMK/SLB di Kota dan Kabupaten Bekasi belum pasti akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru Juli 2021.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Asep Sudarsono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi terkait PTM secara terbatas jenjang SMA/SMK/SLB dengan ketua satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 sekaligus Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
“Kita sudah melakukan koordinasi dengan pak wali kota dalam rangka PTM secara terbatas di tingkat SMA dan SMK,” ujar Asep kepada Radar Bekasi, Selasa (15/6).
Dalam pertemuan, kata Asep, wali kota mengizinkan SMA/SMK/SLB di Kota Bekasi melaksanakan PTM mulai Juli 2021. Terkait kepastian dimulainya PTM, pihaknya akan melihat kondisi ke depan.
“Sementara ini kami sudah diizinkan oleh wali kota untuk PTM pada Juli, namun kita akan melihat perkembangannya lagi. Apakah pada Juli kondisi memungkinkan untuk PTM atau tidak,” katanya.
Namun, berbagai persiapan telah dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan pelaksanaan PTM ke KCD. Dari total 569 SMA/SMK/SLB negeri mapun swasta di wilayahnya (lihat grafis), sebagain besar telah memenuhi daftar periksa kesiapan protokol kesehatan (prokes) Kementerian Kesehatan.
“Kami telah melakukan verifikasi. Dari sini kami bisa lihat sekolah yang sudah siap, memasuki angka 70 persen,” tukasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, kebijakan PTM diserahkan pada satgas penanganan Covid-19 masing-masing kota maupun kabupaten. Pada prinsip, pihaknya akan mematuhi keputusan tersebut.
“Kebijakan baru pada Januari-Juni ialah pembelajaran tatap muka diizinkan oleh ketua satgas kota dan kabupaten, yang dalam hal ini adalah wali kota dan bupati,” ujar Dedi, belum lama ini.
Terkait vaksinasi GTK sebagai salah satu syarat PTM, Dedi berujar, sudah memasuki angka di atas 50 persen. Ditarget akhir bulan ini seluruh GTK sudah divaksin.
“Kita tunduk pada kebijakan satgas, sementara untuk vaksin sendiri kita sudah memasuki angka 68 persen. Bulan ini masuk dalam tahap perampungan,” katanya.
Satuan pendidikan yang diizinkan melaksanakan PTM secara terbatas mesti mengikuti Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Yakni proses pembelajaran dilakukan secara daring maupun luring.
“Jika diizinkan oleh satgas, tentunya sekolah harus menjalankan dengan proses AKB. Yaitu artinya sekolah harus menyediakan dua layanan PJJ dan PTM. Dana memberikan kebijakan kepada orang tua untuk memilih mau PTM apa PJJ,” terangnya.
Dedi meminta kepada sekolah agar dapat mematuhi kebijakan dari satgas penanganan Covid-19 masing-masing wilayah. Serta jika terdapat kasus positif, pihak sekolah harus mengambil langkah tegas dan cepat untuk memberhentikan dan melakukan koordinasi dengan rumah sakit atau puskesmas terdekat.
“Semisal adanya PSBB, maka sekolah juga harus menutup sekolah dan dapat dibuka kembali dengan waktu yang sudah diberikan oleh ketua satgas,” tukasnya.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan, bahwa pihaknya masih melakukan persiapan PTM. Kepastian pelaksanaannya menunggu perkembangan kasus bulan depan.
“Masih persiapan dan ditunggu perkembangan Juli aja,” kata Alamsyah, melaui aplikasi pesan instan. (dew)
