Berita Bekasi Nomor Satu

FPHI Ancam Demo Selama Seminggu

KIBARKAN BENDERA: Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, mengibarkan bendera saat melakukan aksi, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Selasa (7/9). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, tak ada yang menemui dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, saat melakukan aksi, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Selasa (7/9).

Sehingga, para guru honorer tersebut mengancam, akan melakukan aksi demonstrasi secara damai, selama satu minggu kedepan.

“Apabila memang tidak ada pejabat dari Pemkab Bekasi yang menerima aspirasi kami, maka akan kami perpanjang aksi damai ini seminggu ke depan,” terang Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana, Selasa (7/9).

Ia berharap, pihaknya ditemui oleh orang nomor satu di Kabupaten Bekasi, yakni Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Sebab, pihaknya ingin melaporkan, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik), dalam pengelolaan dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Andi meminta, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi, Carwinda. Sebab, sistem pengelolaan dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi, banyak yang bermasalah.

”Berbagai persoalan ini, menjadi sejarah dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi,” ujar Andi.

Dijelaskan Andi, salah satu permasalahan, yakni dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), banyak bermasalah. Misalnya, dana di sunat yang harus diterima Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di tiap sekolah, dan GTK non ASN, banyak mengalami pemotongan dana BOS Pusat.

”Ini pungli dan jadi gratifikasi. Patut diduga, Dinas Pendidikan menjadi sarang mafia dan sindikat,” bebernya.

Belum lagi, lanjut Andi, terkait pengelolaan dana BOS Daerah. ”Jadi kami perlu sampaikan kepada Pak Pj Bupati, supaya ada evaluasi untuk kinerja Dinas Pendidikan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Carwinda menuturkan, pihaknya sangat terbuka untuk bermusyawarah dengan para tenaga pendidikan yang tergabung dalam FPHI.

Dirinya juga menyarankan, bagi para guru, seharusnya bisa lebih fokus untuk mengajar.

”Saya sudah sampaikan kepada pihak kepolisian, untuk dilakukan audiensi dengan saya. Tidak perlu melakukan aksi, sebab saat ini kan baru diselenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Jadi, saya harap para guru, bisa menjalankan tugasnya untuk mengajar di sekolah,”saran Carwinda. (and)