RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Sejumlah sekolah di Kota dan Kabupaten Bekasi belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Pengamat dunia pendidikan di Kota dan Kabupaten Bekasi mengakui ada sejumlah permasalahan termasuk gedung sekolah sejak perpindahan pengelolaan SMA/SMK negeri dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi.
Kepala KCD wilayah III, Asep Sudarsono menyampaikan ada tiga sekolah yang belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Beberapa sekolah lainnya, meskipun menggunakan tanah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum), setidaknya sudah memiliki tanah sendiri.
“SMA 20, SMA 21, mungkin mohon doanya tahun 2022 kita belikan tanah. Kemudian kalau SMK nya, SMK 13,” paparnya, Minggu (3/10).
Rencananya, di tahun 2022 sejumlah sekolah ini akan dibelikan tanah oleh Pemprov Jabar.
Terpisah, Pengamat Pendidikan, Imam Kobul Yahya memperkirakan masih banyak sekolah SMA/SMK yang belum memiliki gedung sendiri. Contohnya di Kota Bekasi yakni SMAN 20 dan 21, sedangkan SMKN diantaranya SMKN 12,13,14, dan 15.
Diantara deretan sekolah di Kota Bekasi tersebut kata Imam, sebagian sudah tidak berpindah-pindah tempat lantaran menumpang di gedung sekolah SD yang beberapa waktu lalu digabung atau diMerger oleh Pemerintah Kota Bekasi, adapun sekolah yang juga menumpang di gedung SMP.
Sementara di Kabupaten Bekasi, Imam mencontohkan di salah satu wilayah kecamatan. Dari sembilan SMAN di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, empat diantaranya belum memiliki gedung sendiri.
“Yang belum ada (gedung) sekolahnya perhitungan saya, pokoknya kalau dia sekolah yang terbentuk tahun 2017 atau tahun 2018 kesini belum terbangun, kecuali anggaran kabupaten kota yang sudah dianggarkan sebelumnya,” katanya.
Ia menyebut beberapa pembangunan gedung sekolah masih dilakukan dengan APBD pemerintah kabupaten dan kota Bekasi yang sudah dianggarkan sebelum pengelolaan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Kepemilikan aset gedung sekolah pun kata Imam, sebagian besar kota kabupaten di Indonesia belum memberikan atau menyerahkan asetnya kepada pemerintah provinsi.
Masih ada sebagian daerah yang berharap perubahan pengelolaan SMA/K kembali ke pemerintah daerah, hal ini terjadi pada kota besar yang memiliki APBD lebih besar dibandingkan dengan APBD provinsi. Ia menggambarkan adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah provinsi untuk membangun sekolah di kota dan kabupaten besar seperti Bekasi, bahkan tahun ini ia belum mendengar ada pembangunan USB di Kota dan Kabupaten Bekasi.
“Pembangunan SMA baru tahun ini yang ada darj APBD Jawa Barat, tapi kayanya nggak ada di Kota dan Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Dengan sejumlah permasalahan yang dialami oleh SMA dan SMK, mulai dari pembangunan gedung sekolah dan beberapa hal lain, terjadi perbedaan kualitas antara pendidikan menengah ke atas dan kejuruan di tiap daerah. Bagi Kota dan Kabupaten Bekasi, kualitas SMA/K dinilai menurun. (Sur)
