Dosis Tiga Mulai Januari

ILUSTRASI: Pelayanan vaksinasi dilakukan di salah satu mal di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi belum lama ini. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Pemerintah resmi menargetkan pemberian dosis tiga atau booster vaksin Covid-19 kepada masyarakat mulai awal tahun 2022, pemerintah telah mengantongi rekomendasi hasil uji klinis di berbagai negara guna mengantisipasi varian virus baru. Vaksinasi Covid-19 akan diperoleh secara gratis dan berbayar, diperkirakan 100 juta warga Indonesia akan mendapatkan suntikan dosis tiga geratis.

 


Pemaparan pemberian booster ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, dilanjutkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto pada keterangan resmi secara daring. Akan berjalan secara paralel di semua provinsi mulai Januari 2022 mendatang.

 


Beberapa kali Kementerian Kesehatan juga memaparkan pemberian booster ini dalam forum diskusi daring serta rapat kerja bersama dengan komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI. Booster diberikan setelah capaian vaksin dosis lengkap 50 persen, yang ditanggung negara dari vaksinasi ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 

Belakangan, masyarakat perlu merogoh kocek kurang dari Rp300 ribu untuk mendapat booster. Meskipun demikian, pemerintah masih merancang final ketentuan vaksinasi booster berbasis PBI BPJS dan non PBI BPJS dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

 

“Kemudian bapak presiden juga meminta agar booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari,” terang Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan secara daring awal pekan kemarin.

 

Awal pekan ini, vaksinasi secara nasional disampaikan berada di angka 68,42 persen, sedangkan dosis dua di angka 47,55 persen. Uji klinis di berbagai negara dipaparkan telah memberi rekomendasi, booster juga direkomendasikan agar dilakukan penyuntikan dosis tiga.”Agar vaksinasi ini efektif untuk menangani varian-varian baru, termasuk dengan Omicron,” tambahnya.

 

Merujuk pada kepesertaan PBI BPJS di Kota Bekasi, data yang dihimpun oleh Radar Bekasi total peserta PBI sebanyak 502.966 jiwa, terdiri dari 122.428 peserta PBI APBD, dan 380.538 peserta PBI APBN. Setelah dipastikan geratis, maka ada lebih dari 500 ribu jiwa penduduk yang akan mendapat booster gratis.

 

Kota Bekasi beberapa waktu lalu pernah mewacanakan pemberian booster diluar Tenaga Kesehatan (Nakes), kepada kelompok beresiko lain yakni tenaga pendidik atau guru. Setelah muncul pernyataan pemberian booster kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.

 

“Ya kalau sudah oke (pemberian booster), persiapannya, ini yang mau. Yang nggak mau kita kejar door to door, yang mau pasti datang,” terang Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

 

Pemberian vaksin booster dinilai penting di tengah ancaman Omicron, terutama pada kelompok Lansia, pelayan publik, tenaga kesehatan, disabilitas, hingga masyarakat yang memiliki komorbid. Data terakhir di Afrika Selatan dan yang telah melakukan kajian terhadap varian Omicron menunjukkan perlindungan paling efektif dilakukan melalui pemberian booster.

 

Semua merk dan jenis vaksin bisa digunakan untuk booster, hanya saja yang ideal adalah vaksin yang diproduksi menggunakan teknologi mRNA seperti Pfizer. “Kalaupun terpaksa, Sinovac yang belum ada datanya pun tetap bisa diberikan, karena setidaknya meningkatkan imunitasnya,” terang Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman.

 

Ia memprediksi dengan teknologi yang ada saat ini, booster perlu dilakukan setiap tahun kepada masyarakat. Terutama bagi kelompok beresiko.Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, akan muncul vaksin dengan durasi lebih lama.

 

Tidak masalah skema vaksinasi booster gratis dan mandiri atau berbayar saat pemerintah fokus pada pemberian dosis lengkap dan keterbatasan pemerintah. Pemberian booster gratis diusulkan bagi kelompok beresiko, lansia hingga disabilitas, tidak lupa masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

 

Bagi masyarakat di tingkat ekonomi rendah diusulkan biaya mendapatkan vaksinasi booster ditanggung oleh pemerintah melalui kepesertaan BPJS PBI. Sementara anggota masyarakat lain yang terdaftar menjadi peserta BPJS ditanggung oleh BPJS kesehatan, atau peserta asuransi lain ditanggung oleh perusahaan asuransi.

 

“Nah yang miskin ini saya usulkan sih ditanggung BPJS yang PBI, kemudian ada lagi masyarakat yang menjadi anggota BPJS yang ditanggung sama BPJS,” tambahnya.

 

Diluar kelompok yang telah disebutkan, perusahaan bisa ikut membiayai karyawannya untuk mendapatkan booster. Terakhir adalah kelompok masyarakat yang benar-benar mandiri atau berbayar, kelompok ini dinilai lebih sedikit jumlahnya. (mif/Sur)