RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ternyata ditolak oleh masyarakat Indonesia. Setidaknya ini tercermin dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang baru saja mereka rilis.
“Berdasarkan temuan survei ini, maka penundaan pemilu ini bisa kita simpulkan ditolak oleh mayoritas warga,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan LSI dalam rilisnya, Kamis (3/3).
Penolakan penundaan pemilu ini baik karena alasan penanganan pandemic yang belum berakhir, pemulihan ekonomi, maupun keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.
“Soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi yang belum berakhir, sebanyak 70,7 persen responden menyatakan Presiden Joko Widodo harus meletakkan jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir,” kata Djayadi.
Sementara terdapat 20,3 persen responden berpendapat masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga 2027 karena pandemi belum berakhir. Sementara sembilan persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Selanjutnya, terdapat 68,1 persen yang menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi. Sedangkan 24,1 persen setuju masa jabatan presiden diperpanjang untuk memulihkan ekonomi dan 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Hasil serupa juga muncul ketika responden ditanya soal ide perpanjangan masa jabatan presiden demi memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.
“Baik karena alasan ekonomi, alasan pandemi, maupun alasan IKN, sikap dasar masyarakat adalah menolak, 69,6 persen masyarakat lebih setuju dengan pendapat kedua atau menolak perpanjangan masa jabatan presiden,” urai Djayadi.
Hanya terdapat 22,3 persen responden yang setuju perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan ibu kota baru sedangkan 8,1 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Di samping itu, survei ini juga menanyakan pendapat masyarakat soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di tengah pandemi, hasilnya mayoritas responden setuju pemilu tetap digelar walau dalam kondisi pandemi.
“Secara keseluruhan 64 persen masyarakat menyatakan tetap harus dilakukan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu walaupun kondisi kita masih pandemi,” terang Djayadi.
Survei ini dilaksanakan oleh LSI pada 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022 lalu terhadap 1.197 responden yang diwawancarai melalui telepon. Survei ini memiliki margin of erorr ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Muhaimin Iskandar adalah orang pertama yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut. (wsa)
