Dicari Pengganti Plt Bupati Marjuki

Plt Bupati Marjuki

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Impian Akhmad Marjuki menjadi bupati Bekasi definitif harus dikubur. Pasalnya, jabatannya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi akan berakhir pada 22 Mei mendatang. Hal ini menyusul dikeluarkannya surat bernomor 1527/OD.01/pemotda tertanggal 16 Maret 2022 kaitan proses pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, oleh pemerintah provinsi jawa barat.

Dalam surat tersebut, diketahui jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi bakal berakhir tanggal 22 Mei 2022, untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera menggelar rapat paripurna penetapan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi maksimal 30 hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati Bekasi.


Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana mengatakan surat yang ditujukan ke Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014, DPRD menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pemberhentian kepala daerah karena berakhir masa jabatan,” ungkapnya, Kamis (24/3).


Selanjutnya DPRD segera mengusulkan pemberhentian dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Usulan dimaksud disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.

“Akhir masa jabatan di Kabupaten Bekasi tanggal 22 Mei 2022. Dari kondisi ini maka DPRD Kabupaten Bekasi harus melakukan Rapat Paripurna dengan segera dan mengusulkan hal dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebelum tanggal 22 April 2022,” tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Baddarudin Nooreza Holik Qodratullah mengaku sedang menindaklanjuti usulan pemberhentian Plt. Bupati Marjuki. “Akhir Maret ini kami bahas nanti melalui Badan Musyawarah, nah paripurna di awal April, kan itu paling lambat 30 hari, 30 hari itu berarti 22 April itu paling telat,” kata Holik.

Menurutnya, awal April merupakan waktu yang ideal untuk menggelar paripurna pemberhentian. Karena dia mengaku harus mengikuti aturan yang berlaku untuk menggelar paripurna pemberhentian.”Kenapa sih harus buru-buru, kan gitu, nanti malah jadi persepsinya lain. Maka kami objektif saja supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Sebagaimana diketahui jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi bakal berakhir tanggal 22 Mei 2022. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera menggelar rapat paripurna penetapan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sekaligus usulan pengangkatan penjabat pengganti.

Usulan itu disampaikan maksimal 30 hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati Bekasi.Surat tentang proses pengusulan pemberhentian bupati ini sepertinya menjadi jawaban atas usulan menjadikan Akhmad Marjuki sebagai bupati definitif. Pasalnya, dua hari setelah dilantik sebagai wakil bupati, DPRD Kabupaten Bekasi langsung mengusulkan Akhmad Marjuki sebagai bupati definitif.

Usulan pengangkatan bupati definitif itu disampaikan pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. Namun, usulan tersebut tidak kunjung mendapatkan jawaban.

Proses Sengketa Pilwabup

Sebagaimana diketahui, Pengangkatan Akhmad Marjuki sebagai Wakil Bupati Bekasi sempat menuai pro kontra. Sidang yang diajukan Tuti Yasin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terus berjalan.

Pada agenda yang dilaksanakan hari Rabu setiap minggunya telah menghadirkan para saksi fakta.

Kuasa Hukum Tuti Yasin, Bonar Sibuea menuturkan, pada agenda sidang terakhir dirinya mengaku sudah melihat pelanggaran sebab, anggota Panlih DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno. Saat ditanyakan terkait persyaratan Tuti menyerahkan atau tidak.

Kata Bonar, Nyumarno tidak tidak mengetahui dengan alasan dirinya hanya sebagai petugas pencatat.”Jadi saya tanyakan terkait persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon wakil bupati. Sebagaimana pada Pasal 42 Tatib DPRD peserta harus menyerahkan persyaratan. Padahal Tuti tidak menyerahkan persyaratan. Tidak hanya itu kala itu, Almarhum Pak Eka juga tidak pernah menyerahkan sebagai bupati terkait dua calon nama wakil bupati sebagaimana dalam peraturan perundang undangan,”ucapnya.

“Namun dengan berprosesnya sidang sengketa ini kami menunggu saja hasil dari majelis hakim PTUN Jakarta,”imbuhnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Akhmad Marjuki, Arkan Cikwan menuturkan, Pilwabup yang diselenggarakan sudah sesuai dengan tatib yang ditempuh oleh Panlih DPRD Kabupaten Bekasi. “Seluruh dalil dalil dari penggugat Tuti bisa kita dapatkan dari hadirnya saksi fakta pada lanjutan sidang. Sehingga kami yakin gugatan Tuti tidak akan dikabulkan,”ucapnya.(and)