Larang Mobil Dinas untuk Mudik

DILARANG: ASN berjalan di samping kendaraan mobil dinas di lingkungan kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (26/6). ASN dilarang mudik menggunakan mobil dinas. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah, masyarakat sudah merencanakan mudik ke kampung halaman. Termasuk juga para Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para ASN salah satunya dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik atau di luar kepentingan dinas.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Sayekti Rubiah menerangkan, Pemkot Bekasi mengeluarkan surat edaran Nomor: 024/2894/BPKAD.Aset, tentang penggunaan kendaraan dinas operasional pada saat cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah, untuk menindaklanjuti surat edaran dari Menpan RB.


“Sesuai edaran dari Menpan RB dan Pemkot Bekasi pun mengeluarkan surat edaran juga,” ucapnya saat dihubungi Radar Bekasi, Selasa (26/4).

Adapun isi surat edaran tersebut menjelaskan tiga poin, pertama tidak menggunakan kendaraan dinas operasional untuk mudik lebaran, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas pada saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022.


Kedua kendaraan dinas operasional selama cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 H/2022 dipegang dan diamankan oleh pemegang kendaraan masing-masing. Ketiga kendaraan dinas operasional yang hilang atau mengalami kerusakan pada masa cuti bersama Idul Fitri 1443 H 2022 menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan yang bersangkutan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Karto mengatakan, bahwa larangan ini sudah sesuai dengan surat edaran Menpan RB.

“Kalau melihat surat edaran Menpan RB, itu bukannya dilarang. Tapi memang nggak boleh,” ujar Karto, Selasa (26/4).

Meski menyatakan akan memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar, Karto tidak secara spesifik menyatakan sanksi apa saja yang dikenakan bagi para ASN tersebut.

“Kita lihat konteksnya, dia melanggarnya seperti apa,” tuturnya.

Sementara Abdul Muin Hafied selaku Sekretaris Komisi III menegaskan para ASN harus mengikuti peraturan yang sudah di buat oleh Menpan RB dan Pemkot Bekasi agar tidak menggunakan mobil dinas sebagai keperluan pribadi.

“ASN harus taat kepada surat edaran yang sudah dibuat Menpan RB dan Pemkot Bekasi, jangan menggunakan mobil dinas, kalau terjadi apa-apa ditanggung oleh dinasnya bersangkutan,” tegasnya saat dihubungi Radar Bekasi, Selasa (26/4).

Lanjut Bang Muin sapaan akrabnya menegaskan bilamana ASN masih membandel menggunakan mobil dinas harus dikenakan sanksi sesuai surat edaran yang telah dibuat

“Bilang terbukti dan ada yang ngasih laporan ada ASN menggunakan mobil dinas harus diberi sanksi, meski kita juga sulit untuk memantau itu,” tutupnya. (cr1).