DPRD Kritik Rencana Pembangunan Kantor Bawaslu di Lahan Fasos Fasum, Diduga Labrak Aturan Tata Ruang

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Rencana Pemerintah Kota Bekasi membangun kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di lapangan Binba Perumnas 2, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, ditolak warga setempat.


Penolakan warga beralasan. Sebab, lapangan  yang akan dibangun kantor Bawaslu tersebut, berpotensi mengurangi ruang fasilitas sosial dan umum yang selama ini mereka gunakan untuk beraktivitas sosial dan olahraga.

Terpisah, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Adhika Dirgantara turut menyoroti rencana Pemkot Bekasi itu.  Menurut dia, pembangunan gedung Bawaslu di Lapangan Binba Perumnas 2 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan itu, kurang tepat lokasinya.


Pasalnya, imbuh Adhika, bila rencana itu direalisasikan berpotensi melanggar tata ruang yang semestinya lokasi tersebut peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau.

“Kalau rencana ini diterus-teruskan oleh Pemkot, diduga akan melanggar tata ruang dan berpotensi memperparah banjir yang ada di lokasi,” ungkap politisi PKS ini.

Sebelumnya, surat penolakan warga itu dikirim mengatasnamakan Forum Komunitas Masyarakat Perumnas 2 Bekasi.

Surat bernomor 01/FKMP2.8K/Vm/2022 ini menerangkan sejumlah perwakilan RW yang menolak pembangunan gedung Bawaslu di lahan fasos fasum. Di antaranya, RW 05, 06, 07, 08, 09 dan RW 10. Surat ditujukan kepada Plt Wali Kota Tri Adhianto.

Surat penolakan warga itu, intinya menindaklanjuti surat dan Disperkimtan kota Bekasi nomor surat 640/ 2399 Bandung/DPKPP tertanggal 05 Agustus 2022 yang berkenaan adanya Pembangunan Kantor Bawaslu di lapangan Binba Perumnas 2 Kota Bekasi.

Intinya Forum Komunitas Warga Perumnas 2 yang terdiri dari 6 RW dan 45 RT serta sejumah tokoh masyarakat Perumnas 2 Bekasi menyatakan sikap, menolak pembangunan kantor Bawaslu di lapangan Binba. Alasannya, lapangan tersebut sebagai sarana warga untuk berolahraga, taman keluarga serta balai rakyat.

“Kami memohon kepada Pemerintah Daerah (Plt. Wali Kota Bekasi) membangun kelestarian lingkungan di wilayah Perumnas 2 sebagai tempat hunian yang layak, nyaman dan menyenangkan seperti awal tujuan pembangunan Perumnas 2,” pinta warga.

Terpisah, Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, memang intinya tanah tersebut adalah tanah fasos fasum. Tanah fasos fasum adalah menjadi milik pemerintah. Sedangkan pemerintah sedang membutuhkan.

“Jadi itu sudah melalui kajian. Dan yang paling penting adalah sekarang, apa yang menjadi harapan warga masyarakat itulah yang kemudian kita komunikasikan,” kata Tri sapaan akrabnya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/8). (zar/pay)