Dewan”Rahasiakan” Tunjangan Transportasi

Illustrasi : Kantor DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 49 Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2014 menerima tunjangan transportasi menyusul dihapuskannya fasilitas kendaraan dinas operasional. Hanya Ketua DPRD yang mendapatkan kendaraan operasional.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui situs Sirup.lkpp.go.id, anggaran yang disiapkan oleh APBD Bekasi di tahun 2022 ini dikucurkan sebesar Rp 10,2 miliar, dalam rangka memenuhi tunjangan transportasi kepada 49 wakil rakyat secara berkala setiap bulannya.


Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifudaullah ketika ditemui Radar Bekasi mengatakan, berkaitan dengan mobil dinas anggota dewan periode 2019 – 2024 ini, hanya pimpinan dewan yang mendapat fasilitas. Itupun kata dia kendaraan pimpinan sebelumnya. Sedangkan, untuk anggota lain diganti dengan tunjangan transportasi setiap bulan.

“Jadi, nggak ada anggaran mobil dinas untuk dewan. Dan mobil dinas itu yang pakai saya aja, mobilnya tuh yang ada aja pakai untuk operasional. Nggak ada kita anggarkan yang baru, itu udah cukup,” singkatnya ditemui di lobi sekretariat DPRD Kota Bekasi, Rabu (5/10).


Terpisah, Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Dariyanto mengamini keterangan pimpinan DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, dirinya dan beberapa anggota dewan lain tak diberikan mobil dinas, tapi diganti dengan tunjangan operasional yang diterimanya setiap bulan. Namun, ditanya berapa nominal tunjangan yang diterimanya. Politisi partai Golkar Kota Bekasi ini mengaku, tidak tahu berapa nilai yang diterimanya setiap bulan.

“Iya, kalau anggota dewan sekarang ini tidak dikasih mobil dinas, tapi diganti tunjangan transportasi. Tapi, nilainya saya nggak tahu ya karena nggak pernah ngecek juga setiap bulan dan biasanya juga langsung dipotong BJB,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Bekasi, Hanan Tarya saat dikonfirmasi mengenai nominal tunjangan transportasi yang diberikan kepada wakil rakyat tersebut juga belum memberikan keterangan. (mhf)