RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Fraksi PDI P asal Dapil V (Pondok Gede – Pondok Melati), Heri Purnomo banyak mendapati keluhan terkait penyelanggaraan pendidikan di Kota Bekasi yang karut marut. Khususnya terkait maraknya kasus penahanan ijazahnya oleh pihak sekolah. Implikasi dari realitas ini membuat banyak lulusan tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
“Dan tentunya, kasus semacam ini harusnya nggak boleh terjadi. Negeri ini telah merdeka puluhan tahun, dan sebagai wujud sebuah kemerdekaan itu pendiri bangsa menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama ketika bangsa Indonesia hendak mengumumkan dirinya menjadi Negara yang merdeka,” kata Heri Purnomo saat Kegiatan Reses III, Kamis (27/10).
“Saya kebetulan juga bertugas di Komisi IV terkait bidang pendidikan, dan mengetahui hal ini tentu kami sangat miris kasus kayak begini masih terjadi, setelah Indonesia jadi bangsa merdeka puluhan tahun. Pendidikan adalah hak semua warga, jangan karena dia orang miskin jadi nggak boleh mendapatkan pendidikan atau sekolah,” tuturnya.
Terlepas dari upaya yang dilakukan, Herpur, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan ini pun berharap, agar dewan-dewan provinsi jangan tutup mata dengan persoalan ini, supaya hal serupa tidak lagi terjadi baik di Kota Bekasi atau di daerah lainnya.
“Dan mohon maaf, hal ini tak bisa ketahui jika dewannya tidak turun ke masyarakat. Jadi, harapan kami masalah seperti juga perlu sinergi antara dewan Kota dan provinsi,” imbuhnya.
Selain itu, diakui Herpur, masalah pendidikan di Kota Bekasi saat ini tak hanya persoalan itu, tapi terkait bangunan sekolah yang rusak pun masih banyak ditemui. Seperti kondisi atap sekolah bocor, sarana prasarana kurang memadai, hingga kurangnya bangunan untuk sekolah negri, baik di wilayah dapil maupun daerah lain di Kota Bekasi.(mhf)
