RADARBEKASI.ID,BEKASI- Polemik mengenai rokok elektrik (vape) kembali memanas menyusul terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektrik (REL)/Vape.
Kebijakan ini menuai gelombang kritik dari komunitas pegiat industri kreatif dan vaper tanah air. Ketua Hexohm Bekasi, Uca S. Budiyanto, secara terbuka melayangkan protes keras terhadap fatwa tersebut.
Ia menilai keputusan MUI terjebak dalam generalisasi keliru yang menyamakan seluruh ekosistem vape dengan potensi penyalahgunaan segelintir pihak.
“Apakah sebuah benda harus dihukumi berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya, atau berdasarkan kemungkinan benda tersebut disalahgunakan oleh sebagian orang?” ujar Uca saat dikonfirmasi.
Menurutnya, keberatannya bukan semata-mata menolak fatwa, melainkan mempertanyakan metodologi hukum yang memukul rata sebuah produk dengan beragam karakteristik, fungsi, dan konteks penggunaan ke dalam satu kesimpulan mutlak.
Sebagai perbandingan logis, Uca menyinggung penggunaan alat kontrasepsi. Meski benda tersebut berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan zina yang dilarang agama kata dia eksistensinya tidak serta-merta diharamkan dalam seluruh konteks penggunaan. Seperti untuk perencanaan keluarga dan perlindungan kesehatan pasangan suami istri.
“Tentu kita perlu membedakan antara alat, tujuan, dan perbuatan orang yang menggunakannya,” tegasnya.
Ia mendukung penuh penegakan hukum dan pemberantasan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika. Namun, Uca juga mempertanyakan apakah tindakan oknum tersebut sudah cukup adil dijadikan dasar untuk menghakimi seluruh pengguna, perangkat, hingga ekosistem industri yang berjalan legal.
“Persoalan penyalahgunaan harus diselesaikan dengan menindak penyalahgunaannya, bukan dengan menggeneralisasi seluruh pihak yang tidak melakukan perbuatan tersebut,” kata Uca.
Sebagai representasi komunitas yang memayungi industri kreatif lokal dan pelaku usaha di Bekasi, Uca berharap polemik ini tidak disikapi secara tertutup. Ia mendesak agar dimensi kesehatan, sosial, teknologi, dan ekonomi dibahas secara komprehensif melibatkan penelitian ilmiah yang objektif.
“Menghormati agama tidak berarti menghentikan ruang berpikir kritis. Menghormati ulama tidak berarti meniadakan hak untuk bertanya dan menyampaikan perbedaan pandangan secara santun,” pungkasnya. (ris)











