RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Bekasi berbeda pendapat terkait sistem Pemilu 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PAN Kota Bekasi Afrizal menegaskan, bahwa pihaknya menolak bila sistem Pemilu 2024 diubah menjadi sistem proporsional tertutup, khususnya pemilihan legislatif (Pileg). Hal itu menanggapi Judicial review (uji materi) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang sedang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

”Kami tetap pegang teguh keputusan dari MK tahun 2008 yang batalkan Pasal 214 huruf a, b,c,d,e. Dari UU Pemilu Legislatif pasal-pasal itu mengenai penetapan calon legislatif yang menggunakan sistem nomor urut, maka kalau melihat sistem yang sudah ada dari tahun ke tahun atau dari 2009 sampai 2019 itu sistem yang digunakan proporsional terbuka,” jelas Afrizal kepada Radar Bekasi, Senin (2/1/2023).

Menurut dia, sistem proporsional terbuka itu sudah sangat pas dan jujur dan adil. Bahkan, dengan sistem itu lebih fair bagi para caleg maupun pemilih, agar orang yang dipilih benar-benar atas pilihan rakyat dan benar-benar sebagai wakilnya di parlemen guna memperjuangkan kepentingan orang banyak.

”Prinsipnya, PAN tetap mendukung sistem proporsional terbuka karena sesuai dengan kemauan rakyat. Artinya tak memilih kucing dalam karung,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Politik DPC PDIP Kota Bekasi Heri Purnomo mengakui, jika dirinya dan partainya mendukung sistem proporsional tertutup di Pemilu, khususnya di Pileg 202. Dengan begitu, kata Herpur, sapaan akrabnya, wakil rakyat yang nantinya duduk di parlemen adalah benar-benar hasil kaderisasi nyata partainya. Dan tentunya, tak ada politik uang disana.

”Proporsional tertutup akan membuat parpol berlomba-lomba mencetak kader terbaiknya untuk bisa ditempatkan sebagai wakil rakyat, sehingga hal ini menghindari politik uang di tengah masyarakat,” tandasnya. (mhf)