RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Partai Golongan Karya atau Golkar menginisiasi pertemuan 8 parpol parlemen di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Pertemuan itu untuk menyamakan sikap tentang penolakan atas sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan Golkar menjadi inisiator pertemuan parpol penolak proporsional tertutup itu.
“Golkar yang inisiatif dan delapan parpol setuju,” ujar Zulhas -panggilan akrabnya- di The Dharmawangsa.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Umum PPP PPP Amir Uskara memuji upaya Golkar mengumpulkan parpol-parpol yang menolak sistem proporsional tertutup.
“Kami apresiasi kepada Golkar yang memprakarsai,” katanya.
BACA JUGA: 8 Elite Parpol Kumpul di The Darmawangsa Jakarta Selatan, Megawati Tak Diundang?
Adapun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan para elite parpol yang hadir pada pertemuan itu menolak sistem proporsional tertutup demi mengawal kedaulatan rakyat.
“Ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat dan ini tidak hanya dirasakan Partai Golkar, tetapi oleh seluruh partai peserta pemilu,” kata Airlangga.
Politikus yang juga menteri koordinator perekonomian itu menegaskan pertemuan antarparpol tersebut menjadi ajang silaturahmi saat memasuki 2023 sebagai tahun politik menuju 2024.
“Kami ingin di 2023 di tahun politik ini teduh,” kata Airlangga.
Elite Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).
Unsur Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak hadir pada pertemuan itu. Namun, parpol pimpinan Prabowo Subianto itu mengirim pesan kepada sesama partai yang menolak proporsional tertutup.
Adapun parpol yang dikenal getol menyuarakan sistem proporsional tertutup ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sistem proporsional tertutup akan menghemat biaya pemilu dan lebih menjamin kompetensi caleg yang terpilih.
Sistem proporsional tertutup berarti pemilih hanya bisa memilih partai politik. Adapun caleg yang terpilih ke kursi parlemen akan ditentukan oleh partai politik.
Kebalikan dari sistem proporsinal tertutup ialah proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dimungkinkan mencoblos nama caleg. (jpnn)
